Pemerintah menunjuk seorang perwira tinggi militer sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, menandai langkah strategis dalam upaya memperkuat pengawasan dan memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara. Letnan Jenderal TNI AD Djaka Budhi Utama, yang sebelumnya menjabat posisi penting di TNI, secara resmi dilantik untuk memimpin lembaga kepabeanan tersebut.

Keputusan ini didasari oleh pertimbangan mendalam terkait tantangan kompleks yang dihadapi Bea Cukai dalam menjaga integritas perbatasan dan mengamankan penerimaan negara. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa penunjukan sosok dengan latar belakang militer diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam mengatasi berbagai pelanggaran yang kerap terjadi di sektor kepabeanan.

"Bea Cukai membutuhkan sosok yang berani dan memiliki kemampuan koordinasi lintas sektoral yang kuat," ujar Prasetyo. Ia menjelaskan bahwa banyaknya celah yang dimanfaatkan untuk penyelundupan barang ilegal menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan pengalaman dan disiplin yang dimiliki, Djaka Budhi Utama dinilai mampu memimpin Bea Cukai dalam menindak tegas para pelaku pelanggaran dan meminimalisir potensi kerugian negara.

Penunjukan ini bukan tanpa preseden. Sebelumnya, pada era 1980-an, Bea Cukai juga pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh militer seperti Wahono (1981-1983) dan Brigjen Drs. Hardjono (1986-1988). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya praktik penyelewengan dan upaya peningkatan pengawasan di lingkungan Bea Cukai pada masa itu. Pemerintah berharap, dengan menempatkan sosok yang memiliki integritas dan ketegasan, Bea Cukai dapat kembali menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan ekonomi negara.

Djaka Budhi Utama sendiri telah mengundurkan diri dari dinas aktif militer untuk memenuhi persyaratan administrasi dan menghindari konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan proses penunjukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga gerbang ekonomi negara. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan koordinasi yang solid antar instansi, Bea Cukai diharapkan dapat menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Tantangan dan Harapan

Penunjukan Dirjen Bea Cukai dari kalangan militer bukan tanpa tantangan. Beberapa pihak mungkin mempertanyakan relevansi latar belakang militer dengan tugas-tugas kepabeanan yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dan hukum. Namun, pemerintah meyakini bahwa kepemimpinan yang kuat, kemampuan koordinasi, dan integritas yang dimiliki oleh sosok militer dapat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapannya, Djaka Budhi Utama dapat membawa angin segar bagi Bea Cukai, dengan meningkatkan disiplin internal, memperkuat sistem pengawasan, dan memberantas praktik korupsi yang merugikan negara. Selain itu, ia juga diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya, dalam upaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan mencegah masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam penunjukan ini antara lain:

• Peningkatan Pengawasan: Memperketat pengawasan di seluruh wilayah perbatasan dan pelabuhan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal.
• Penindakan Tegas: Menindak tegas para pelaku pelanggaran kepabeanan, termasuk penyelundupan, pemalsuan dokumen, dan praktik korupsi lainnya.
• Koordinasi Lintas Sektoral: Membangun kerjasama yang solid dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan ekonomi negara.
• Peningkatan Profesionalisme: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bea Cukai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam setiap proses kepabeanan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap Bea Cukai dapat menjadi lembaga yang lebih efektif, efisien, dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga gerbang ekonomi negara.