Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dijadwalkan untuk bertemu dengan Wali Kota Kuala Lumpur, Maimunah Mohd Sharif, guna membahas strategi mitigasi terkait krisis iklim serta isu-isu perkotaan krusial lainnya. Pertemuan ini diumumkan oleh Maimunah di sela-sela acara Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 yang berlangsung di Jakarta.

Maimunah menekankan potensi transfer pengetahuan dan praktik terbaik antara Kuala Lumpur dan Jakarta dalam menangani tantangan iklim. Ia juga mengundang Pramono Anung untuk menghadiri forum di Kuala Lumpur pada pertengahan Agustus, yang disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dalam pertemuan mendatang, kedua pemimpin kota ini akan membahas secara mendalam berbagai isu, termasuk:

• Navigasi Penerbangan: Strategi untuk mengelola lalu lintas udara yang efisien dan berkelanjutan.
• Gelombang Panas: Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak gelombang panas ekstrem.
• Manajemen Kota: Pendekatan inovatif dalam pengelolaan kota yang berkelanjutan.
• Kemacetan: Solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, termasuk pengembangan transportasi publik berbasis listrik.

Maimunah menyoroti bahwa Kuala Lumpur telah berinvestasi dalam bus listrik, kereta api, dan MRT untuk mengatasi masalah kemacetan. Ia juga mengajak kota-kota lain untuk berpartisipasi dalam forum yang akan diadakan di Kuala Lumpur.

CRIF 2025, yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) dengan dukungan Uni Eropa, menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah. Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Bernadia Irawati Tjandradewi, menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam aksi iklim perkotaan. Ia menyatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan yang meningkat adalah kunci bagi kota-kota untuk merencanakan dan melaksanakan aksi iklim yang efektif.

Bernadia juga menyoroti kebutuhan akan kemitraan global untuk mendukung kota-kota dalam mengatasi krisis iklim, termasuk penyediaan teknologi dan pendanaan. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menegaskan komitmen Uni Eropa untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat ketahanan dan inklusivitas kota-kota dalam menghadapi perubahan iklim.

Program Climate Resilient and Inclusive Cities, didanai oleh Uni Eropa, dilaksanakan di sepuluh kota di Indonesia, yaitu Pekanbaru, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Cirebon, Mataram, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Kupang, dan Ternate. Program ini bertujuan untuk membantu kota-kota tersebut menjadi lebih tangguh dan inklusif dalam menghadapi dampak perubahan iklim.