Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan tanggapan terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus menangani pengelolaan parkir. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola parkir yang ada sebelum melangkah lebih jauh dengan membentuk BUMD baru.

Menurut Nova, usulan pembentukan BUMD parkir dapat dipertimbangkan dalam perencanaan ke depan. Namun, fokus utama saat ini adalah meninjau dan membenahi sistem pengelolaan parkir secara menyeluruh. Ia mempertanyakan apakah BUMD yang akan dibentuk nantinya akan berdiri sendiri atau menjadi bagian dari BUMD yang sudah ada. Nova juga menyoroti aspek permodalan yang krusial dalam pembentukan BUMD. Ia menekankan bahwa BUMD harus mampu memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui dividen.

Legislator dari Partai NasDem tersebut menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan pembenahan dan penataan tata kelola parkir yang ada. DPRD DKI Jakarta sendiri telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan parkir di Jakarta.

"Yang paling penting sekarang kita lagi Pansus Parkir, pembenahan dulu nih," ujarnya. Nova menyoroti permasalahan pungutan parkir di masyarakat dan perlunya penataan yang lebih rapi setelah BUMD terbentuk. Ia mengingatkan agar pengelolaan parkir oleh BUMD tidak sama dengan pengelolaan oleh Unit Pengelola Perparkiran (UPT) Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini.

Nova mengungkapkan bahwa pendapatan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami defisit. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan besar-besaran dalam sistem pengelolaan parkir. Pansus Parkir yang sedang berjalan berfokus pada identifikasi permasalahan dan potensi yang ada.

"Kita lihat mungkin ada mismanajemen, atau misalnya kurangnya transparansi, atau mungkin masalah digitalisasi belum 100% di lapangan, ini artinya yang harus dibenahin," tegasnya. Nova berpendapat bahwa pembentukan BUMD secara tiba-tiba tanpa pembenahan yang mendasar tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan pembentukan BUMD khusus untuk mengelola parkir. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menata sistem parkir di Jakarta yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan dalam 15 tahun terakhir. Pramono juga mendukung penerapan sistem pembayaran nontunai (cashless) sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola parkir yang lebih baik.