Wacana pembukaan kasino sebagai solusi peningkatan pendapatan negara menuai reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Para wakil rakyat Ibu Kota secara tegas menolak gagasan tersebut, dengan alasan mengancam nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.

Lukmanul Hakim, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, menyampaikan penolakannya terhadap legalisasi kasino. Menurutnya, Jakarta tidak memerlukan pendapatan yang diperoleh dengan mengorbankan moral dan tatanan sosial. Ia menolak kasino sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pajak hiburan untuk daerah.

"Saya secara tegas menolak membuka kasino untuk menambah pendapatan negara," ujarnya, menekankan bahwa ide tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, khususnya di Jakarta yang menjadi representasi Indonesia.

Lukman mengkritik wacana tersebut sebagai cerminan keputusasaan dalam menghadapi masalah fiskal. Ia mengingatkan bahwa ada banyak cara lain yang lebih bermartabat untuk meningkatkan pendapatan negara, misalnya dengan mengoptimalkan sektor pajak hiburan, mencontoh kebijakan yang diterapkan beberapa negara saat krisis ekonomi.

Menanggapi klarifikasi dari Anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, yang menyebut wacana kasino hanya contoh ekstrem, Lukman tetap bersikukuh menolak segala bentuk pelegalan perjudian. Ia mendesak agar wacana tersebut dihentikan.

"Apapun alasannya, sebaiknya stop. Hentikan wacana buka kasino dan pelegalan perjudian," tegasnya.

Sebagai kota metropolitan yang sedang mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan, Jakarta dinilai tidak pantas mewadahi ide-ide yang berpotensi merusak moral masyarakat. DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya menjaga fondasi moral dalam pembangunan kota.

Lebih lanjut, DPRD DKI Jakarta menyarankan pemerintah pusat untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan negara yang lain. Selain sektor pariwisata dan olahraga, inovasi dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam juga dapat menjadi alternatif yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penolakan ini mencerminkan komitmen DPRD DKI Jakarta untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa. Mereka percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus sejalan dengan peningkatan kualitas moral dan sosial masyarakat.