Konsolidasi Kekuatan untuk Laut Lestari: Pembentukan Komite Nasional Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi pembentukan Komite Nasional Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Forum Nasional Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM). Langkah strategis ini diumumkan pada acara Sosialisasi Visi MPA dan OECM 2045 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya ambisius untuk mencapai target konservasi laut nasional sebesar 30 persen.

Komite Nasional ini dirancang sebagai wadah koordinasi yang inklusif, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga komunitas lokal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di seluruh Indonesia, memastikan manfaat jangka panjang bagi keanekaragaman hayati laut, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir.

Sinergi Lintas Sektor untuk Konservasi yang Lebih Baik

Pembentukan komite ini menandai era baru dalam pendekatan konservasi laut di Indonesia. Beberapa organisasi terkemuka di bidang konservasi, seperti WWF Indonesia, Coral Triangle Center, RARE Indonesia, Konservasi Indonesia, Pesisir Lestari, dan Rekam Nusantara, telah bergabung dalam platform koordinasi yang difasilitasi oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Fokus utama kolaborasi ini mencakup:

• Peningkatan Tata Kelola: Memperbaiki sistem pengelolaan kawasan laut untuk memastikan keberlanjutan ekosistem.
• Perlindungan Biodiversitas: Memperkuat upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut yang terancam.
• Integrasi Nilai Sosial dan Pengetahuan Lokal: Menggabungkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat pesisir ke dalam strategi konservasi.

Imam Musthofa Zainuddin dari WWF Indonesia menyoroti pentingnya forum terbuka sebagai platform untuk berbagi data, praktik terbaik, dan memperluas partisipasi multipihak. Forum ini diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan tata kelola yang berkelanjutan.

Pendekatan Inovatif: Mengakomodasi Konservasi Berbasis Komunitas melalui OECM

Selain kawasan konservasi formal, pendekatan non-formal seperti OECM juga mendapatkan perhatian khusus. Hari Kushardanto dari RARE Indonesia menjelaskan bahwa banyak wilayah dengan nilai konservasi tinggi belum termasuk dalam sistem kawasan lindung formal. OECM menawarkan solusi untuk mengakomodasi model konservasi berbasis komunitas, termasuk wilayah adat, yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat lokal.

OECM memberikan fleksibilitas dalam mengidentifikasi dan mengelola area-area di luar kawasan konservasi formal yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan dan dukungan terhadap inisiatif konservasi yang digerakkan oleh masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya konservasi secara keseluruhan.

Dina D. Kosasih dari Pesisir Lestari menekankan bahwa keberhasilan jangka panjang konservasi sangat bergantung pada keterlibatan langsung masyarakat lokal. Pengakuan terhadap lembaga adat dan kelompok lokal dalam struktur pengelolaan kawasan menjadi kunci untuk memastikan partisipasi aktif dan rasa memiliki terhadap upaya konservasi.

Forum Nasional MPA-OECM akan mengadakan pertemuan rutin dan diskusi tematik untuk memperkuat jejaring konservasi. Prinsip transparansi, keterwakilan, dan partisipasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia akan menjadi landasan dalam setiap kegiatan forum.

Inisiatif ini menandai komitmen kuat dari berbagai pihak untuk membangun sistem konservasi laut yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan konteks sosial-ekologis di lapangan. Dengan kolaborasi yang solid dan pendekatan yang inovatif, diharapkan target konservasi laut nasional sebesar 30 persen dapat tercapai, memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.