Intimidasi Diduga Menimpa Kepala Keamanan Pasar Kramat Jati

Jakarta – Seorang purnawirawan Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) diduga menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) di lingkungan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini mencuat ke publik setelah video yang menggambarkan kejadian tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar luas, tampak seorang pria yang diduga sebagai anggota ormas melakukan tindakan kurang pantas, termasuk mendorong dan melontarkan kata-kata kasar kepada purnawirawan Polri tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, purnawirawan tersebut saat ini menjabat sebagai kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati.

Diduga, aksi intimidasi ini dipicu oleh upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh kepala keamanan pasar. Kelompok ormas tersebut diduga tidak terima dengan penertiban PKL yang selama ini disebut-sebut mendapatkan perlindungan dari mereka.

Kapolsek Kramat Jati, Kompol Rusit, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa purnawirawan Polri yang bersangkutan telah melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke pihak kepolisian. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib.

"Benar, yang bersangkutan adalah purnawirawan Polri dan saat ini menjabat sebagai kepala keamanan Pasar Induk Kramat Jati," ujar Kompol Rusit.

Pihak kepolisian saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap motif serta identitas pelaku intimidasi. Kasus ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian, mengingat tindakan intimidasi dan premanisme tidak dapat ditoleransi, terutama jika menyasar aparat penegak hukum, bahkan yang telah pensiun.

Polisi berjanji akan menindak tegas para pelaku intimidasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

Kejadian ini juga menjadi sorotan terkait dengan peran dan keberadaan ormas di lingkungan pasar. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Koordinasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan pengelola pasar perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman dan kondusif bagi semua pihak.

Upaya penertiban PKL di Pasar Induk Kramat Jati juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu mencari solusi yang adil dan berpihak kepada semua pihak, baik pedagang maupun pengguna pasar. Penataan PKL yang terencana dan terkoordinasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kesemrawutan dan potensi konflik di lingkungan pasar.

Kasus intimidasi terhadap kepala keamanan Pasar Induk Kramat Jati ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.