Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti ketidakmerataan distribusi pos pemadam kebakaran (Damkar) di seluruh kelurahan di ibu kota. Dari total 267 kelurahan yang ada di Jakarta, baru 170 kelurahan yang memiliki pos Damkar yang aktif dan beroperasi.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kurangnya perlindungan terhadap bahaya kebakaran, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Menurutnya, ketidakseimbangan ini menyebabkan banyak wilayah menjadi rentan terhadap risiko kebakaran karena belum terjangkau oleh layanan pemadam kebakaran yang memadai.

"Artinya, hanya sebagian kecil wilayah yang benar-benar terlindungi dari kebakaran. Sementara itu, wilayah lain di kelurahan lainnya masih belum terlindungi dengan baik dari bahaya kebakaran," ujar William.

William mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mempercepat pembangunan pos Damkar di kelurahan-kelurahan yang belum memiliki fasilitas tersebut. Ia menekankan bahwa langkah ini sangat penting untuk menjamin keselamatan seluruh warga Jakarta.

"Pemprov Jakarta harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini demi menjaga keselamatan seluruh warganya," tegas William.

Di sisi lain, William juga memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas inisiatif untuk merekrut 1.000 petugas Damkar baru dan meluncurkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar). Program Gempar bertujuan untuk menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kawasan-kawasan padat penduduk.

"Sekarang, sudah bagus bahwa setiap RT diberikan APAR. Pemprov DKI Jakarta juga membuka rekrutmen untuk 1.000 petugas damkar baru," ucapnya.

Namun, William menekankan bahwa keberadaan APAR dan penambahan petugas Damkar harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, yaitu pos Damkar di setiap kelurahan. Pemerataan pos Damkar akan memperkuat sistem penanganan kebakaran di Jakarta secara komprehensif.

Dengan pemerataan pos Damkar, William berharap sistem penanganan kebakaran di Jakarta dapat diperkuat secara menyeluruh. Sehingga, sistem keamanan kebakaran Jakarta menjadi semakin kuat lagi dari hulu ke hilir.

Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan oleh William:

• Ketidakmerataan Distribusi Pos Damkar: Dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 yang memiliki pos Damkar aktif.
• Kurangnya Perlindungan Wilayah: Banyak wilayah, terutama di permukiman padat penduduk, belum terlindungi secara maksimal dari ancaman kebakaran.
• Desakan Pembangunan Pos Damkar: Pemprov DKI Jakarta didesak untuk mempercepat pembangunan pos Damkar di kelurahan yang belum memiliki fasilitas tersebut.
• Apresiasi Inisiatif Pemprov: William mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam merekrut petugas Damkar baru dan meluncurkan program Gempar.
• Pentingnya Infrastruktur: William menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berupa pos Damkar di seluruh kelurahan.
• Penguatan Sistem Penanganan Kebakaran: Pemerataan pos Damkar diharapkan dapat memperkuat sistem penanganan kebakaran di Jakarta secara menyeluruh.