Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah bagi konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19, sebuah forum penting yang mempertemukan para legislator dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Acara yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 12 hingga 15 Mei 2025 ini, diawali dengan serangkaian agenda krusial, termasuk penetapan agenda utama dan penegasan tema sentral yang akan mendominasi diskusi selama konferensi.

Sidang PUIC ke-19 dihadiri oleh delegasi parlemen dari 37 negara anggota OKI. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa pada hari pertama, forum parlemen OKI menyepakati tema 'Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan' (Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience) melalui serangkaian rapat standing committee. Penyelenggaraan konferensi ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen di kalangan negara-negara Islam.

"Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global," ungkap Mardani.

Rapat standing committee PUIC ke-19 juga menyoroti pentingnya penguatan parlemen melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Mardani menekankan bahwa sidang PUIC menjadi platform krusial bagi negara-negara anggota untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks.

"Mulai dari konflik berkepanjangan seperti di Palestina, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara," jelasnya.

Penyelenggaraan sidang di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun PUIC, sebuah momentum untuk merefleksikan visi dan misi organisasi dalam membantu kelompok-kelompok rentan di seluruh dunia. Mardani secara khusus menyerukan kepada seluruh anggota PUIC untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina," tegasnya.

Lebih lanjut, Mardani menambahkan bahwa PUIC memiliki potensi besar untuk menjembatani perdamaian di antara negara-negara yang tengah berkonflik. Namun, dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina akan terus menjadi prioritas utama sebagai wujud komitmen Indonesia.

"Tidak hanya Palestina. Semua kita cover, termasuk jalan perdamaian India dengan Pakistan, dan Ukraina dengan Rusia," kata Mardani.

Berikut adalah isu-isu krusial yang diangkat oleh DPR dalam forum PUIC:

• Dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina.
• Penguatan kerja sama ekonomi Islam.
• Perlindungan komunitas Muslim minoritas.
• Pemberdayaan perempuan di parlemen.

Mardani meyakini bahwa sinergi antarparlemen dalam konteks dunia Islam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membangun solidaritas, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan-tantangan global. Ia juga menekankan peran strategis parlemen dunia dalam menjaga stabilitas nasional dan regional.

"Dengan membawa tema 'Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience', Indonesia melalui DPR ingin menginspirasi negara-negara anggota PUIC untuk terus membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan kerja parlemen," pungkasnya.