Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah proaktif dalam menangani isu premanisme dengan meluncurkan program pembinaan yang bertujuan untuk mengarahkan individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut menuju perubahan positif. Inisiatif ini merupakan respon atas arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menghadirkan negara dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap meresahkan masyarakat.

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya sinergi antar-aparat pemerintah dalam memberantas premanisme. Dalam kunjungan kerjanya ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, ia menyampaikan pesan mengenai perlunya ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme yang memiliki keinginan untuk berubah. Menurutnya, praktik premanisme seringkali berakar dari masalah sosial dan ekonomi, sehingga pendekatan yang komprehensif, termasuk pembinaan dan pemberdayaan, menjadi kunci keberhasilan.

Fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum preman yang berlindung di balik organisasi masyarakat (ormas) menjadi perhatian serius. Marsda Eko mengungkapkan bahwa banyak preman memanfaatkan ormas sebagai wadah untuk melakukan pemerasan, sehingga upaya pemberantasan praktik ini menjadi prioritas.

Bakesbangpol Jatim telah melakukan pemetaan terhadap ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Koordinasi rutin dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat terus diperkuat sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial. Kepolisian setempat aktif menerima laporan masyarakat, namun proses hukum seringkali terkendala minimnya barang bukti dan kesulitan mendapatkan saksi yang berani memberikan keterangan. Modus operandi pelaku yang kerap berubah dan bersifat intimidatif juga menjadi tantangan tersendiri.

Marsda Eko Dono menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman nyata bagi ketertiban masyarakat dan roda perekonomian. Pemerintah tidak akan mentolerir ketakutan dan intimidasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kemenko Polkam akan terus memantau dan mengevaluasi upaya pemberantasan premanisme di berbagai daerah untuk memastikan keberlanjutan program ini. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman yang bebas dari premanisme bagi seluruh masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya memberantas premanisme dan memberdayakan individu yang terlibat:

• Pembinaan dan Pemberdayaan: Memberikan ruang bagi individu yang terlibat dalam premanisme untuk berubah melalui program pembinaan dan pemberdayaan yang positif.
• Sinergi Antar-Aparat: Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara aparat pemerintah dalam memberantas premanisme.
• Stabilitas Nasional dan Iklim Investasi: Menjaga stabilitas nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberantas praktik pemerasan.
• Pemetaan Ormas: Melakukan pemetaan terhadap ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
• Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik: Memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
• Penegakan Hukum: Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku premanisme.
• Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap upaya pemberantasan premanisme.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap dapat memberantas premanisme dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.