Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyampaikan bahwa fokus utama setelah penyelesaian kawasan eksekutif adalah pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif.

"Kelanjutan pembangunan IKN terus berjalan melalui Badan Otorita IKN dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan. Prioritas saat ini adalah pembangunan fasilitas untuk kawasan legislatif dan yudikatif, yang akan dikembangkan setelah kawasan eksekutif dianggap rampung," ujar AHY di Jakarta.

AHY menjelaskan bahwa Otorita IKN akan terus mengawal pembangunan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Sementara itu, terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN, AHY menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangannya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan revisi desain kawasan yudikatif dan legislatif IKN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan presentasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan hasil revisi tersebut.

"Kami sudah siap untuk presentasi, namun kami masih menunggu waktu dari Bapak Presiden," kata Diana Kusumastuti di Jakarta. Diana juga berencana untuk berkoordinasi dengan Menko AHY untuk membantu mempercepat penjadwalan presentasi tersebut. Diana menambahkan, "Kami sudah bersurat ke Istana, dan mungkin akan mengingatkan melalui Pak Menko AHY atau semacamnya. Saya juga berencana untuk bertemu dengan Pak Menko."

Revisi desain ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk lembaga-lembaga negara di IKN. Pemerintah berharap dengan adanya kompleks legislatif dan yudikatif yang modern dan fungsional, IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan representatif.

Beberapa poin penting dalam rencana pembangunan IKN:

• Fokus pada Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif: Setelah kawasan eksekutif selesai, pembangunan akan difokuskan pada kompleks legislatif dan yudikatif.
• Peran Otorita IKN: Otorita IKN akan terus mengawal pembangunan dengan anggaran yang telah dialokasikan.
• Revisi Desain: Kementerian PU telah menyelesaikan revisi desain kawasan yudikatif dan legislatif IKN.
• Koordinasi dengan Presiden: Hasil revisi desain akan dipresentasikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.