Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan proses revisi desain untuk kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Langkah selanjutnya adalah presentasi hasil revisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa surat permohonan audiensi telah dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Namun, hingga saat ini, belum ada jadwal pasti yang ditetapkan untuk pertemuan tersebut. "Kami sudah siap dengan materi presentasi, namun kami masih menunggu ketersediaan waktu dari Bapak Presiden," ujar Diana di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/5/2025).

Guna mempercepat proses penjadwalan, Diana berencana untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infras), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia berharap, melalui koordinasi ini, audiensi dengan Presiden Prabowo dapat segera terlaksana. "Kami telah mengirimkan surat permohonan, namun tentu tidak etis jika kami terus menerus mengirimkan surat. Oleh karena itu, kami berencana untuk berkoordinasi dengan Pak Menko AHY," tambahnya.

Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta agar desain Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN dikaji ulang. Permintaan ini mengharuskan Kementerian PU untuk melakukan perubahan terhadap desain yang sebelumnya telah ditetapkan melalui sayembara. Kementerian PU saat ini masih bertanggung jawab atas desain bangunan legislatif dan yudikatif. Sementara itu, Otorita IKN akan menangani pembangunan infrastruktur lain.

Salah satu poin penting dalam revisi desain adalah permintaan Presiden Prabowo untuk menghadirkan museum atau galeri bertema demokrasi di lobi Gedung DPR. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai sistem demokrasi kepada masyarakat.

"Beliau menginginkan adanya museum atau galeri di lobi yang dapat menggambarkan bagaimana demokrasi itu berjalan," jelas Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan masukan terkait desain interior bangunan. Beliau mengusulkan agar desain interior mengadopsi unsur-unsur kayu yang kental, seperti yang banyak ditemukan di India. Inspirasi ini didapatkan dari kunjungan beliau ke India beberapa waktu lalu. Menurut Diana, penggunaan unsur kayu diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan akrab, serta mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti desain atap Gedung Paripurna IKN. Beliau menilai bahwa desain atap yang diajukan terkesan terlalu mewah dan meminta agar dilakukan penyederhanaan.

Berikut adalah poin-poin penting dalam revisi desain:

• Pembangunan museum atau galeri bertema demokrasi di lobi Gedung DPR.
• Adopsi desain interior dengan unsur kayu, terinspirasi dari India.
• Penyederhanaan desain atap Gedung Paripurna IKN agar tidak terkesan terlalu mewah.

Kementerian PU terus berupaya untuk mengakomodasi masukan-masukan dari Presiden Prabowo dalam revisi desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN. Diharapkan, dengan adanya revisi ini, kawasan tersebut dapat menjadi representasi dari sistem demokrasi Indonesia yang modern, inklusif, dan berbudaya.