Rencana perluasan serangan militer Israel ke Jalur Gaza menuai kecaman keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. Seruan untuk "menghancurkan" Gaza, yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Israel, semakin memperburuk tensi dan memicu reaksi global.

Militer Israel dilaporkan telah memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan sebagai persiapan untuk operasi yang lebih luas di Jalur Gaza. Seorang pejabat menyebutkan bahwa operasi ini akan mencakup "penaklukan" wilayah Palestina tersebut, yang semakin meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan yang lebih parah.

Uni Eropa, melalui diplomat utamanya, Kaja Kallas, menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada pemerintah Israel. Kallas mendesak agar bantuan kemanusiaan segera disalurkan kembali ke Gaza, di mana kelaparan mengancam jutaan jiwa. Situasi di Gaza dinilai "tidak dapat dipertahankan" dan membutuhkan solusi segera.

China juga turut menyuarakan penentangannya terhadap rencana militer Israel. Pemerintah China menyatakan "sangat khawatir" dengan potensi dampak serangan yang lebih luas dan mendesak Israel dan Hamas untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

Prancis, melalui Menteri Luar Negerinya, Jean-Noel Barrot, mengutuk keras rencana serangan Israel dan menyebutnya "tidak dapat diterima". Barrot juga menuduh pemerintah Israel melanggar hukum humaniter internasional.

Pemerintah Inggris, yang diwakili oleh Menteri Urusan Timur Tengah, Hamish Falconer, menyatakan penentangannya terhadap eskalasi operasi Israel. Falconer menegaskan bahwa "setiap upaya untuk mencaplok tanah di Gaza tidak dapat diterima".

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengungkapkan "kekhawatiran yang besar" atas situasi yang berkembang. Merz berencana mengirim menteri luar negerinya ke Israel dalam waktu dekat untuk membahas masalah ini secara langsung.

Kecaman internasional ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menyerukan agar Jalur Gaza "dihancurkan seluruhnya" dan agar penduduknya "pergi dalam jumlah besar ke negara ketiga" setelah perang.

Pernyataan Smotrich ini semakin memperburuk citra Israel di mata dunia dan meningkatkan tekanan internasional untuk menghentikan eskalasi konflik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menegaskan bahwa "Gaza adalah, dan harus tetap, menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan." Pernyataan ini menegaskan kembali posisi PBB terkait status Gaza dan menentang segala upaya untuk mengubah demografi atau status wilayah tersebut.

Sebelumnya, militer Israel mengumumkan bahwa operasi militer yang diperluas akan mencakup pemindahan "sebagian besar" populasi Gaza. Rencana ini semakin memicu kekhawatiran akan terjadinya pengungsian massal dan pelanggaran hak asasi manusia.