Komisi IX DPR RI menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait implementasi program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Kekhawatiran ini mencuat seiring dengan realisasi anggaran yang sangat rendah, yaitu baru mencapai 3% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, mengungkapkan bahwa kondisi ini berpotensi menjadi "bom waktu" jika tidak segera diatasi dengan serius.

Muazzim Akbar menyoroti sejumlah permasalahan krusial yang ditemukan di lapangan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menjelaskan bahwa dari 30 Sentra Pangan dan Pertanian Gizi (SPPG) yang ada di NTB, hampir 40% di antaranya dibangun secara asal-asalan dan kurang pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Temuan ini sangat disayangkan, mengingat SPPG seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas dan keberlangsungan program MBG.

Lebih lanjut, Muazzim Akbar memaparkan bukti konkret yang memperburuk citra program MBG. Ia menceritakan pengalamannya menemukan ulat pada buah yang dibagikan kepada siswa SD. Selain itu, siswa SMP juga menerima jeruk dengan kualitas yang buruk, yaitu berukuran kecil dan rasanya sangat asam. Tidak hanya itu, nasi yang diterima siswa juga memiliki kualitas yang rendah, yaitu keras dan tidak layak konsumsi. Permasalahan-permasalahan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar kualitas pangan yang digunakan dalam program MBG dan efektivitas pengawasan dari pihak terkait.

Berikut adalah poin-poin permasalahan yang ditemukan:

• Serapan Anggaran Rendah: Realisasi anggaran baru mencapai 3% dari total Rp 71 triliun.
• SPPG Asal-asalan: Banyak SPPG dibangun tanpa standar yang jelas dan minim pengawasan.
• Kualitas Pangan Buruk:
  • Ditemukan ulat pada buah yang dibagikan kepada siswa SD.
  • Jeruk yang diberikan kepada siswa SMP berukuran kecil dan rasanya asam.
  • Nasi yang diterima siswa keras dan tidak layak konsumsi.

Menanggapi permasalahan ini, Muazzim Akbar mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap SPPG dan memastikan standar kualitas pangan yang ketat. Jika tidak, program MBG yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia justru akan menjadi bumerang dan mengecewakan banyak pihak.