Potensi Jokowi Bangun Partai Baru: Analisis Mesin Politik dan Kritik Sistem Kepartaian

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, baru-baru ini menganalisis potensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendirikan partai politik baru, menyusul munculnya wacana "Partai Super Tbk" yang dilontarkan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Adi berpendapat bahwa Jokowi memiliki infrastruktur politik yang kokoh untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pengalaman Jokowi sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden selama dua periode telah membantunya membangun jaringan relawan, tim sukses, dan basis dukungan yang luas. Menurut Adi, jika Jokowi serius, pendirian partai baru hanyalah masalah deklarasi.

Namun, Adi juga menyoroti kemungkinan lain. Wacana "Partai Super Tbk" bisa saja merupakan kritik terselubung terhadap sistem kepartaian Indonesia yang dinilai stagnan dan elitis. Adi menunjuk pada fenomena ketua umum partai yang menjabat dalam waktu lama, seperti Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Ia menilai minimnya regenerasi kepemimpinan partai menunjukkan kurangnya dinamika internal dan proses pengambilan keputusan yang cenderung terpusat pada segelintir elit partai, seperti ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara, bukan kader secara keseluruhan. Kondisi ini mengakibatkan keputusan politik lebih banyak di tangan segelintir elite, bukan representasi kader secara luas. Oleh karena itu, wacana tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kritik terhadap praktik-praktik partai politik yang cenderung tertutup dan kurang representatif.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan, "Sistem yang berkuasa hanya di tangan elit partai ini menunjukkan kelemahan dalam memperbaharui diri dan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara lebih luas." Kurangnya partisipasi kader dalam pengambilan keputusan juga menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi internal partai tersebut. Menurutnya, wacana ini dapat menjadi stimulus untuk merefleksikan praktik kepartaian yang ada dan mendorong reformasi internal di dalam partai politik.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi, yang pertama kali mencetuskan ide "Partai Super Tbk", menjelaskan bahwa gagasan tersebut merupakan partai yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, ia enggan memberikan penjelasan detail. Menariknya, Jokowi kemudian menyatakan bahwa gagasan tersebut telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meskipun dengan beberapa modifikasi. Jokowi menilai konsep "Partai Super Tbk" memiliki kemiripan dengan sistem yang diterapkan PSI, yang menekankan keterbukaan dan partisipasi yang luas. Ini menunjukkan bahwa wacana tersebut, walaupun bersifat kontroversial, telah menimbulkan perdebatan dan refleksi di kalangan elit politik Indonesia.

Kesimpulannya, wacana pendirian partai baru oleh Jokowi, meskipun masih berupa spekulasi, telah memicu perdebatan yang menarik mengenai mesin politik Presiden dan kondisi sistem kepartaian di Indonesia. Baik potensi pendirian partai baru maupun kritik terhadap sistem kepartaian yang ada merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks politik Indonesia saat ini.