Gelombang antusiasme melanda warga Depok pada Senin pagi, 5 Mei 2025, ketika mereka berbondong-bondong mendatangi sebuah ruko WorldID yang terletak di Jalan Margonda Raya. Didominasi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, kerumunan ini mulai memadati lokasi sejak pukul 08.30 WIB, bersemangat untuk mengikuti proses verifikasi identitas yang dijadwalkan melalui aplikasi World App pada pukul 09.00 WIB.

Motivasi utama warga adalah iming-iming imbalan finansial setelah menyelesaikan pemindaian retina mata menggunakan perangkat khusus. Informasi ini menyebar dari mulut ke mulut, media sosial, dan grup WhatsApp, memicu rasa ingin tahu dan harapan akan keuntungan ekonomi.

Menurut penuturan warga, proses pendaftaran di World App terbilang mudah. Mereka hanya diminta untuk mencantumkan nama dan alamat surel tanpa perlu menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Prosedur pencairan dana pun dijanjikan sederhana, hanya melalui dompet elektronik atau transfer bank.

Namun, harapan warga pupus setelah menunggu lebih dari dua jam. Petugas WorldID tiba di lokasi dan mengumumkan penundaan sementara layanan verifikasi. Alasan yang diberikan adalah perbaikan alat yang memerlukan pembaruan. Warga juga diminta untuk melakukan pendaftaran ulang melalui aplikasi World App sebagai indikator pembukaan kembali layanan.

Pengumuman mendadak ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan warga. Ketidakpastian dan kurangnya pemberitahuan sebelumnya menjadi sumber utama keluhan. Banyak yang merasa dirugikan karena telah meluangkan waktu dan tenaga untuk datang ke lokasi, terutama bagi mereka yang berasal dari tempat yang jauh.

Beberapa warga menduga penutupan ruko WorldID berkaitan dengan pembekuan layanan Worldcoin dan WorldID oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo). Mereka mempertanyakan legalitas dan izin operasional layanan tersebut, serta risiko yang mungkin timbul akibat pengumpulan data biometrik.

Kemkominfo sendiri telah membekukan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang terkait dengan kedua layanan tersebut. Pihak Kemkominfo berencana memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

Reaksi Warga dan Harapan pada Pemerintah

Kekecewaan warga Depok terhadap penundaan verifikasi WorldID mencerminkan ketidakpastian dan kebingungan yang meluas terkait program tersebut. Fitri, seorang warga Beji, menyayangkan kurangnya pemberitahuan dan dampaknya terhadap warga yang telah datang dari jauh. Doni, yang telah mengantre sejak pagi, mencurigai adanya masalah perizinan yang menyebabkan penutupan ruko.

Reza, warga Kukusan, mengaitkan penutupan tersebut dengan tindakan pemerintah terhadap WorldID. Ia mempertanyakan kejelasan program dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas jika terdapat pelanggaran. Senada dengan itu, Lilis dari Cimanggis berharap pemerintah turun tangan untuk melindungi warga dari potensi kerugian dan kekecewaan.

Tindakan Pemerintah dan Klarifikasi

Pembekuan TDPSE layanan Worldcoin dan WorldID oleh Kemkominfo merupakan langkah konkret dalam menanggapi kekhawatiran masyarakat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa pemanggilan PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

Tindakan pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk melindungi data pribadi warga dan memastikan bahwa setiap layanan digital beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ke depan, diharapkan adanya transparansi dan kejelasan informasi terkait program-program yang melibatkan pengumpulan data biometrik agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat.

Antisipasi Warga dan Imbauan untuk Berhati-hati

Peristiwa di Depok menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap iming-iming keuntungan yang tidak jelas. Penting untuk melakukan riset dan verifikasi informasi sebelum mengikuti program-program yang melibatkan data pribadi. Pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai keamanan data dan potensi risiko yang terkait dengan layanan digital.

Sementara itu, warga Depok yang telah mendaftar di World App kini menunggu kepastian mengenai kelanjutan program verifikasi. Mereka berharap agar pihak WorldID memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta bertanggung jawab atas kekecewaan yang telah terjadi.