Pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dilaporkan telah menyetujui rencana untuk meningkatkan serangan militer di Jalur Gaza. Keputusan ini, yang muncul dari rapat kabinet keamanan, mengindikasikan potensi perubahan signifikan dalam dinamika konflik yang sedang berlangsung.

Menurut laporan yang beredar di media Israel dan dikutip oleh kantor berita internasional, rencana yang disetujui mencakup tujuan untuk merebut seluruh wilayah Jalur Gaza dan mengendalikan wilayah tersebut sepenuhnya. Lebih jauh, terdapat indikasi bahwa rencana tersebut mempertimbangkan pemindahan sebagian penduduk Gaza ke wilayah selatan dengan alasan perlindungan.

Sumber-sumber politik Israel mengklaim bahwa Netanyahu secara aktif mempromosikan gagasan mengenai pemulangan sukarela warga Gaza, sebuah konsep yang sebelumnya dikaitkan dengan mantan Presiden AS Donald Trump. Rincian lebih lanjut mengenai bagaimana rencana ini akan dilaksanakan masih belum jelas, namun hal ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi kemanusiaan yang sudah genting di Gaza.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengumumkan bahwa puluhan ribu perintah pemanggilan telah dikeluarkan untuk pasukan cadangan, yang mengisyaratkan persiapan untuk operasi yang lebih besar di Gaza. Zamir menyatakan bahwa peningkatan tekanan militer bertujuan untuk membebaskan para sandera dan mengalahkan Hamas.

Netanyahu, dalam pernyataan video, menyatakan bahwa kabinet keamanan telah membahas "tahap selanjutnya" dari perang di Gaza. Pernyataan ini muncul setelah serangan rudal Houthi yang mendarat di dekat Bandara Ben Gurion, menyoroti kerentanan Israel terhadap ancaman regional.

Serangan udara dan darat Israel di Jalur Gaza kembali meningkat setelah gencatan senjata yang ditengahi AS gagal dipertahankan. Gencatan senjata tersebut sebelumnya sempat menghentikan pertempuran selama dua bulan.

Selain eskalasi militer, kabinet keamanan Israel juga dilaporkan menyetujui rencana baru untuk distribusi bantuan di Gaza. Namun, rincian mengenai kapan dan bagaimana bantuan ini akan disalurkan masih belum jelas. Israel saat ini menguasai sekitar sepertiga wilayah Jalur Gaza dan menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mencabut blokade kemanusiaan yang telah diberlakukan sejak Maret.

Israel berdalih bahwa blokade tersebut diperlukan karena Hamas telah menyita bantuan yang ditujukan untuk warga sipil. Tuduhan ini dibantah oleh Hamas dan kelompok hak asasi manusia internasional.