ISDS Mengkritisi Ralat Mutasi Perwira Tinggi TNI: Sorotan pada Transparansi dan Tata Kelola

Institute for Security and Strategic Studies (ISDS) melayangkan kritik terhadap ralat mutasi perwira tinggi (Pati) di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru-baru ini dilakukan. Co-Founder ISDS, Dwi Sasongko, menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan sebelum adanya revisi sebenarnya telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun, ia memberikan catatan penting terkait langkah revisi tersebut.

Dwi Sasongko mengungkapkan, mutasi sebelumnya dinilai sudah tepat, terutama dengan kembalinya posisi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) yang dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut. Hal ini menunjukkan prioritas TNI dalam memperkuat pertahanan laut di wilayah barat Indonesia, terutama mengingat adanya peningkatan aktivitas di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Meski demikian, Dwi Sasongko menyoroti bahwa perbaikan mutasi yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi TNI. Ia menilai, langkah ini mencerminkan ketidaksiapan dan berpotensi menimbulkan masalah sistemik dalam tata kelola internal TNI.

Menurutnya, mutasi di dalam tubuh TNI seharusnya merupakan hasil dari proses yang matang dan komprehensif. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kebutuhan organisasi, dan pertimbangan strategis jangka panjang harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan mutasi. Perubahan sikap yang terkesan mendadak dapat menimbulkan kesan bahwa kebijakan mutasi diambil secara terburu-buru atau dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, yang berpotensi merusak kredibilitas dan profesionalisme TNI.

"Kebijakan yang berubah-ubah ini juga berdampak negatif terhadap moral para perwira dan prajurit. Ketidakpastian dalam penempatan jabatan bisa menurunkan motivasi dan memunculkan spekulasi liar di lingkungan internal maupun eksternal," Ujar Dwi Sasongko.

Dwi Sasongko menambahkan bahwa dalam konteks reformasi militer dan profesionalisme TNI, kejadian ini merupakan sebuah kemunduran yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menggarisbawahi beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi ini:

• Memperkuat Sistem Perencanaan dan Evaluasi SDM: Mutasi dan promosi perwira tinggi harus dilakukan melalui sistem yang terstruktur dan berbasis merit. Standar dan indikator yang jelas, transparan, dan terdokumentasi sangat penting.
• Menerapkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap keputusan terkait mutasi harus dikomunikasikan secara terbuka dan disertai penjelasan yang masuk akal kepada publik, terutama untuk menghindari spekulasi politik atau nepotisme.
• Meningkatkan Independensi TNI: TNI harus tetap berada dalam koridor profesionalisme militer dan tidak menjadi alat kekuasaan atau tergoda oleh kepentingan politik. Keputusan Panglima TNI harus mencerminkan kepentingan organisasi, bukan kepentingan personal atau kelompok tertentu.
• Membangun Budaya Institusi yang Konsisten dan Profesional: Budaya TNI harus dibangun di atas nilai konsistensi, integritas, dan kehormatan. Mekanisme jenjang karir harus lebih mengedepankan proses yang obyektif daripada subyektivitas.
• Memperkuat Mekanisme Koreksi Internal: Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, ralat dapat menjadi langkah korektif, tetapi harus disertai evaluasi menyeluruh agar tidak terulang.

Ia menekankan bahwa stabilitas internal TNI adalah salah satu fondasi utama keamanan nasional.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan ralat terhadap mutasi perwira tinggi TNI yang baru saja diumumkan. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan 554a /IV /2025 yang merupakan revisi dari Surat Keputusan 554 yang ditandatangani sehari sebelumnya. Dari total 237 perwira tinggi yang dimutasi, tujuh di antaranya dibatalkan mutasinya. Beberapa nama yang mutasinya dibatalkan antara lain Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, Laksda TNI Krisno Utama, Laksda TNI Rudhi Aviantara, Laksma TNI Phundi Rusbandi, Laksma TNI Benny Febri, serta Laksma TNI Maulana.