Polemik Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo: Sinyal Kepemimpinan Prabowo?

Keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membatalkan mutasi Letnan Jenderal (Letjen) Kunto Arief Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, menuai beragam interpretasi. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpendapat bahwa pembatalan ini mengindikasikan kuatnya pengaruh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam tubuh TNI.

Jamiluddin menduga bahwa Prabowo memiliki preferensi agar Kunto tetap menduduki jabatannya, sehingga TNI akhirnya menganulir keputusan mutasi tersebut. "Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya," ujarnya. Ia menambahkan, hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi publik, yang mengharapkan ketegasan dari Prabowo sebagai pemimpin negara.

Namun, kontroversi ini tidak lepas dari sorotan terhadap faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi keputusan tersebut. Mutasi Kunto terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi dari Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menyerukan pemakzulan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Kebetulan, ayah Kunto, Try Sutrisno, adalah tokoh penting dalam forum tersebut.

Di sisi lain, nama Laksamana Muda Hersam, yang sempat dipertimbangkan sebagai pengganti Kunto, memiliki latar belakang sebagai ajudan Presiden Joko Widodo, ayah dari Gibran. Kedekatan waktu antara peristiwa politik ini dan rencana pergantian jabatan Kunto Arief memicu spekulasi bahwa keputusan tersebut bermotif politis.

"Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI," ujar Jamiluddin.

Lebih lanjut, Jamiluddin meyakini bahwa pembatalan mutasi tersebut juga tidak terlepas dari pertimbangan politik. Ia menduga bahwa Prabowo tidak menyetujui mutasi Kunto Arief, sehingga TNI akhirnya membatalkannya. "Bisa jadi Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan," katanya.

TNI sendiri telah memberikan klarifikasi terkait pembatalan mutasi ini. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan. Ia menjelaskan bahwa beberapa perwira yang semula direncanakan untuk bergeser, ternyata masih dibutuhkan di posisi mereka saat ini.

"Karena pertimbangan, ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain," ujar Kristomei.

Kristomei juga membantah spekulasi bahwa pembatalan mutasi tersebut terkait dengan faktor politik, termasuk keterlibatan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran. "Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini," tegasnya. Ia menambahkan, "Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya."

Kasus ini memicu perdebatan tentang independensi TNI dan potensi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan di internal organisasi tersebut. Sementara TNI bersikukuh bahwa pembatalan mutasi didasarkan pada pertimbangan profesional, sejumlah pengamat menilai bahwa ada faktor-faktor lain yang turut berperan. Polemik ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo sebagai presiden terpilih, dalam menjaga netralitas dan profesionalisme TNI.

• Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dibatalkan.
• Pengamat menduga Prabowo intervensi.
• TNI membantah ada faktor politik.
• Spekulasi muncul terkait Forum Purnawirawan.
• Polemik soroti independensi TNI.