Jumlah Korban Pelecehan Seksual Dokter Iril Meningkat, Kemenkumham Berikan Perhatian Khusus

Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis kandungan bernama M. Syafril Firdaus, atau lebih dikenal sebagai Dokter Iril, terhadap pasiennya di Garut terus bergulir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara intensif memantau perkembangan penegakan hukum kasus ini, yang mencuat setelah rekaman CCTV di ruang praktik dokter tersebut viral di media sosial.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah Fuda'il, mengungkapkan bahwa jumlah korban yang melapor melalui layanan pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Garut terus bertambah. Hingga saat ini, tercatat sembilan orang perempuan telah melaporkan diri sebagai korban.

"Setelah dibuka hotline, ternyata ada sembilan korban yang melapor," ujar Hasbullah saat ditemui di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Pemkab Garut.

Hasbullah juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berdialog langsung dengan para korban, yang saat ini berada dalam perlindungan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam pertemuan tersebut, para korban mengungkapkan dampak yang signifikan terhadap hubungan mereka dengan keluarga, terutama suami. Stigma dan pandangan negatif dari masyarakat membuat para korban merasa tertekan dan dikucilkan.

"Para korban mengalami masalah dengan keluarga mereka, bahkan suami mereka merasa keberatan dengan situasi ini," jelas Hasbullah.

Para korban berharap agar dapat memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Kemenkumham saat ini tengah menyusun berbagai rekomendasi terkait kasus ini. Salah satu fokus utama adalah mengenai prosedur pemeriksaan dokter terhadap pasien di ruang tertutup, serta upaya untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi para korban.

Kemenkumham menekankan pentingnya memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada para korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kembali membangun kehidupan mereka. Selain itu, Kemenkumham juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara profesional dan berkeadilan.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, serta perlindungan yang memadai bagi para korban. Kemenkumham berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi para korban.