Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengintegrasikan program Keluarga Berencana (KB) dengan penyaluran bantuan sosial. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa kepesertaan KB akan menjadi salah satu syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga berbagai program bantuan sosial lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk pemerataan bantuan dari pemerintah, memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya terfokus pada satu keluarga. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya integrasi KB dengan semua bentuk bantuan pemerintah, termasuk bantuan kesehatan, kelahiran, dan perumahan. Menurutnya, negara tidak seharusnya hanya menanggung beban satu keluarga secara terus-menerus.

Kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah keluarga kurang mampu yang seringkali melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya yang tidak sedikit. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa dana yang dikeluarkan untuk operasi caesar dapat dialokasikan untuk membangun rumah. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menambah anak jika tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Rencana ini disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang dihadiri oleh berbagai menteri dan perwakilan kementerian terkait. Dedi Mulyadi menekankan bahwa KB, khususnya vasektomi bagi pria, akan menjadi syarat penting untuk menerima bantuan sosial. Ia menyoroti fakta bahwa banyak keluarga prasejahtera memiliki banyak anak, sementara kebutuhan mereka tidak terpenuhi.

Ia mencontohkan pengalamannya bertemu dengan keluarga miskin dengan jumlah anak yang banyak, bahkan ada yang sampai belasan. Sementara itu, banyak orang kaya yang kesulitan memiliki anak meskipun telah melakukan berbagai upaya, termasuk bayi tabung dengan biaya yang sangat mahal.

Nantinya, berbagai bantuan seperti sambungan listrik baru, beasiswa, dan perbaikan rumah tidak layak huni akan diberikan dengan syarat peserta harus mengikuti program KB terlebih dahulu. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya mengejar target KB pria untuk memastikan program ini berjalan maksimal. Ia berpendapat bahwa beban reproduksi tidak seharusnya hanya ditanggung oleh perempuan.

Data penerima bantuan sosial akan diintegrasikan dengan data kependudukan, termasuk informasi mengenai status kepesertaan KB. Dengan demikian, bantuan hanya akan diberikan kepada mereka yang telah mengikuti program KB, khususnya KB pria. Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk berpihak pada perempuan dan mendukung mereka yang memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga berencana memilih desa yang memenuhi syarat sebagai Desa Istimewa. Salah satu kriteria penting untuk menjadi Desa Istimewa adalah partisipasi aktif dalam program KB, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, serta indikator kesejahteraan lainnya seperti tidak adanya angka kematian ibu dan anak, serta pengelolaan sampah yang efektif.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian akan dilakukan mulai dari tingkat desa dan kecamatan, dengan hadiah masing-masing sebesar Rp200 juta untuk juara kecamatan dan Rp1 miliar untuk juara kabupaten/kota.