Enam bulan setelah menjabat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi ujian berat di bidang ekonomi. Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja keduanya masih relatif tinggi, tantangan ekonomi yang kompleks menjadi perhatian utama.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Indonesia Social Insight (IDSIGHT), mayoritas masyarakat Indonesia memberikan penilaian positif terhadap kinerja Prabowo dan Gibran. Survei yang menganalisis sentimen di berbagai platform media sosial seperti Instagram, X/Twitter, Facebook, dan TikTok ini menunjukkan bahwa 74,6% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo, sementara 73,5% menyatakan kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran. Namun, angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan survei pada 100 hari pertama pemerintahan, yang mencatat tingkat kepuasan lebih tinggi.

Direktur Komunikasi IDSIGHT, Johan Santosa, menyoroti bahwa ekonomi menjadi area krusial yang memerlukan perhatian serius. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, yang sempat menembus angka Rp17.000, serta volatilitas di pasar saham, memberikan dampak negatif pada sentimen publik. Kenaikan biaya hidup, kesulitan mencari pekerjaan, dan kekhawatiran generasi muda yang tercermin dalam gerakan #KaburAjaDulu mengindikasikan adanya permasalahan ekonomi yang mendalam.

Selain tantangan internal, tekanan eksternal juga memperburuk situasi. Perang dagang global yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini dapat mempengaruhi implementasi program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran besar.

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara sebagai juru bicara presiden. Langkah ini diambil setelah adanya sorotan terhadap kelalaian komunikasi terkait isu sensitif. Selain itu, pemerintah juga menghadapi ekspektasi tinggi terkait janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Masyarakat menantikan solusi konkret di tengah gelombang PHK dan kekhawatiran akan dampak negatif dari adopsi kecerdasan buatan (AI) yang semakin meluas.

Isu-isu lain yang menjadi perhatian publik adalah perlindungan pekerja kreatif melalui regulasi yang memadai dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dianggap penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menunjukkan ketegasan dalam menindak para pelaku korupsi, sekaligus mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks.