Jakarta, sebagai metropolitan yang terus berkembang, menghadapi tantangan mobilitas yang kompleks. Salah satu solusi yang kembali mencuat adalah penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Gagasan ini bukan hanya sekadar pungutan biaya, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan kualitas udara, dan yang terpenting, meningkatkan kualitas transportasi publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat potensi besar dari penerapan ERP. Gubernur Pramono Anung dengan tegas menyatakan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dari ERP akan dialokasikan untuk subsidi transportasi umum. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, sekaligus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, ERP tidak hanya menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ERP telah mengatur detail implementasinya. ERP direncanakan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan tarif bervariasi antara Rp 5.000 hingga Rp 19.000, tergantung pada jenis kendaraan dan ruas jalan yang dilalui. Tarif ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Selain manfaat finansial, penerapan ERP juga diprediksi memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan ekonomi. Menurut Gonggomtua Sitanggang dari Asia Tenggara Institute for Transportation & Development Policy (ITDP), penerapan ERP berbasis area di Jakarta berpotensi menghasilkan manfaat yang sangat besar. ITDP merekomendasikan empat skenario potensial untuk penerapan ERP di Jakarta.

Salah satu manfaat utama adalah penurunan volume kendaraan bermotor pribadi, yang secara langsung mengurangi emisi karbon dan polusi udara. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, dengan estimasi manfaat kesehatan mencapai Rp 363 miliar per tahun. Selain itu, penurunan volume lalu lintas juga akan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi hingga Rp 762 miliar per tahun. Potensi pemasukan tambahan dari ERP diperkirakan mencapai Rp 250 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi publik dan infrastruktur bagi pejalan kaki serta pesepeda.

Secara keseluruhan, wacana penerapan ERP di Jakarta bukan hanya tentang mengenakan biaya kepada pengguna jalan. Ini adalah tentang menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan mengalokasikan pendapatan ERP untuk subsidi transportasi publik, pemerintah berupaya memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan menarik bagi masyarakat, sekaligus mengurangi dampak negatif kendaraan pribadi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Implementasi ERP yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, sosialisasi yang efektif, dan dukungan dari semua pihak terkait.