Rencana pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, terus bergulir. Meski sempat diwarnai isu gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme, kini fokus perhatian beralih pada masalah pembebasan lahan yang dinilai menghambat kelancaran proyek investasi tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa isu premanisme yang sempat mencuat sudah tidak lagi menjadi masalah. Menurutnya, situasi di lapangan saat ini sudah kondusif dan aman. Dedi justru menyoroti adanya praktik percaloan tanah yang berpotensi merugikan investasi asing.

"Dulu memang ada isu premanisme, tapi itu cerita lama. Sekarang sudah aman. Problem sebenarnya ada pada pembebasan lahan," ujar Dedi.

Praktik percaloan tanah ini, menurut Dedi, melibatkan pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga tanah secara tidak wajar. Mereka diduga telah melakukan transaksi awal dengan pemilik lahan dan kemudian menawarkan harga yang jauh lebih tinggi kepada pihak BYD.

"Ada beberapa pihak yang menguasai tanah dan menawarkan harga yang sangat tinggi, bahkan mencapai Rp20 juta per meter. Ini tentu sangat memberatkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sempat menyampaikan kekhawatiran terkait gangguan ormas dan premanisme terhadap pembangunan pabrik BYD. Informasi ini ia dapatkan saat kunjungan ke Shenzhen, China, atas undangan Pemerintah China. Eddy menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi investor yang masuk ke Indonesia.

Namun, pihak BYD melalui Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, memastikan bahwa pembangunan pabrik berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala berarti.

"Seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik. Kami fokus menyelesaikan pembangunan sesuai komitmen dengan pemerintah," kata Luther.

Dengan demikian, perhatian kini tertuju pada upaya penyelesaian masalah pembebasan lahan agar investasi BYD di Subang dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu ini:

• Isu Premanisme Mereda: Dedi Mulyadi memastikan bahwa isu gangguan ormas dan premanisme sudah tidak lagi menjadi masalah dalam pembangunan pabrik BYD.
• Fokus pada Pembebasan Lahan: Masalah utama saat ini adalah pembebasan lahan yang terkendala praktik percaloan tanah.
• Harga Tanah Tidak Wajar: Ada indikasi pihak-pihak tertentu menawarkan harga tanah yang sangat tinggi, mencapai Rp20 juta per meter.
• Komitmen BYD: Pihak BYD memastikan pembangunan pabrik berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala berarti.
• Peran Pemerintah: Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan agar investasi BYD berjalan lancar.