Raksasa otomotif listrik asal China, BYD, tengah membangun fasilitas produksi di Subang, Jawa Barat. Proyek strategis ini diharapkan dapat menyerap sekitar 18.000 tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, proses pembangunan pabrik dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,8 triliun ini sempat menghadapi beberapa kendala.

Sempat beredar kabar mengenai gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang berpotensi menghambat kelancaran pembangunan pabrik BYD. Isu ini mencuat dan menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat pentingnya investasi ini bagi perkembangan industri otomotif listrik di Indonesia. Namun, Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan sigap mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memastikan kelancaran investasi.

Bantahan terhadap isu premanisme dalam pembangunan pabrik BYD Subang disampaikan oleh sejumlah pihak. Ditegaskan bahwa situasi di lapangan saat ini kondusif dan aman. Permasalahan utama yang dihadapi justru terkait dengan praktik percaloan tanah yang menyebabkan harga tanah melonjak tidak wajar. Beberapa pemilik lahan menawarkan harga yang sangat tinggi, mencapai puluhan juta rupiah per meter, sehingga menghambat proses pembebasan lahan.

Pemerintah daerah Jawa Barat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi mediasi antara pihak perusahaan BYD dan para pemilik tanah. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan harga yang adil dan wajar, sehingga proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap pembangunan pabrik dan memberikan jaminan keamanan bagi para investor.

Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia menyampaikan bahwa persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik. BYD fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah.