Stabilitas Keuangan Indonesia Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan I-2025 tetap solid, meskipun dihadapkan pada tantangan ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global yang semakin meningkat. Faktor utama yang memicu gejolak ini adalah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Stabilitas sistem keuangan kita pada triwulan I-2025 masih terjaga dengan baik, meskipun kita melihat peningkatan ketidakpastian di perekonomian dan pasar keuangan global. Ketidakpastian ini terutama bersumber dari dinamika kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, yang berpotensi memicu eskalasi perang dagang," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK yang diadakan secara virtual pada Kamis, 24 April 2025.

KSSK, yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus memantau perkembangan situasi global. Memasuki triwulan II-2025, KSSK akan meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin timbul dari ketidakpastian global yang masih tinggi.

"KSSK telah mengadakan rapat berkala kedua pada tahun 2025, tepatnya pada Kamis, 17 April 2025. Dalam rapat tersebut, disepakati untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan antar lembaga anggota KSSK. Tujuannya adalah untuk memitigasi potensi dampak rambatan dari faktor risiko global, sekaligus memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyoroti bahwa kebijakan tarif Trump telah memicu perang tarif yang berpotensi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi AS dan China, tetapi juga bagi perekonomian global secara keseluruhan. Hal ini meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global dan dalam tata kelola perdagangan serta investasi antar negara.

Ketidakpastian ini menyebabkan pergeseran aliran modal global dari AS ke negara-negara dan aset yang dianggap lebih aman, seperti aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditas emas. Sebaliknya, terjadi aliran modal keluar dari negara-negara berkembang, yang memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uang di berbagai negara tersebut.

"Kebijakan tarif resiprokal oleh AS juga menimbulkan dampak tidak langsung, seperti gangguan pada rantai pasok, ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi, serta penurunan sentimen pelaku usaha terhadap prospek ekonomi," pungkas Sri Mulyani. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak global yang dipicu oleh kebijakan ekonomi negara adidaya tersebut.

Untuk mengatasi dampak negatif dari ketidakpastian global, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

• Mendorong investasi: Pemerintah berupaya menarik investasi asing dan domestik dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif.
• Meningkatkan ekspor: Pemerintah mendorong ekspor produk-produk Indonesia ke pasar-pasar non-tradisional.
• Mengembangkan sektor pariwisata: Pemerintah berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
• Memperkuat daya saing industri: Pemerintah memberikan dukungan kepada industri-industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.