Konflik Trump dan Harvard Memanas: Dana Dipangkas, Gugatan Dilayangkan
Konflik Trump dan Harvard Meningkat: Dana Dipangkas, Gugatan Dilayangkan
Perseteruan antara mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di dunia, mencapai titik krusial. Awalnya dipicu oleh tuduhan anti-semitisme di kampus, konflik ini berkembang menjadi sengketa hukum setelah Trump memangkas pendanaan federal untuk universitas tersebut.
Kritik Trump terhadap Harvard bermula dari aksi protes mahasiswa terkait konflik Israel-Hamas di Gaza. Trump menuduh universitas-universitas ternama di AS gagal mengatasi anti-semitisme dan berupaya untuk menekan mereka dengan mengancam peninjauan pendanaan. Harvard, yang memiliki kontrak dan komitmen hibah multi-tahun yang signifikan dengan pemerintah federal, menolak tunduk pada tekanan tersebut, dengan tegas menyatakan independensinya dan hak-hak konstitusionalnya.
Pemangkasan Dana dan Reaksi Harvard
Pemerintah AS kemudian membekukan dana hibah senilai miliaran dolar dan kontrak senilai jutaan dolar untuk Harvard. Kementerian Pendidikan AS mengklaim bahwa Harvard gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal, serta menyerukan pengurangan pengaruh aktivisme di kalangan fakultas, staf, dan mahasiswa. Trump bahkan menyebut Harvard sebagai "lelucon" yang mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak layak menerima dana federal.
Trump mengajukan beberapa tuntutan kepada Harvard, termasuk mengakhiri penerimaan mahasiswa berdasarkan ras atau asal negara, mencegah penerimaan mahasiswa asing yang dianggap memusuhi nilai-nilai Amerika, mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara, mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus, mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang, mereformasi program untuk catatan anti-semitisme, dan menindak protes kampus. Tuntutan-tuntutan ini ditolak oleh Harvard, yang memicu eskalasi konflik.
Gugatan Hukum Harvard dan Tuduhan Pelanggaran Konstitusi
Sebagai respons terhadap pemangkasan dana dan tekanan pemerintah, Harvard mengajukan gugatan di pengadilan federal Massachusetts. Gugatan tersebut menuduh Trump melanggar konstitusi AS dan bertindak secara sewenang-wenang dan tidak masuk akal. Harvard berpendapat bahwa tindakan pemerintah merupakan upaya untuk mengendalikan pengambilan keputusan akademis dan melanggar Amandemen Pertama. Universitas tersebut juga menuduh Trump menggunakan pemotongan dana federal sebagai alat untuk menekan Harvard agar tunduk pada tuntutan politiknya.
Gedung Putih membela tindakan Trump dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri anti-semitisme yang tidak terkendali di kampus-kampus AS dan memastikan bahwa uang pembayar pajak federal tidak digunakan untuk mendukung diskriminasi rasial atau kekerasan bermotif rasial.
Tuntutan Trump yang Ditolak Harvard
Berikut adalah daftar tuntutan Trump yang ditolak Harvard:
- Mengakhiri penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras atau asal negara mahasiswa
- Mencegah penerimaan mahasiswa asing yang memusuhi nilai-nilai dan lembaga Amerika
- Mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara
- Mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus
- Mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang
- Mereformasi seluruh program untuk catatan anti-semitisme atau bias lainnya yang mengerikan
- Menindak protes kampus
Implikasi dan Dampak
Konflik antara Trump dan Harvard memiliki implikasi yang luas bagi dunia pendidikan tinggi di AS. Gugatan hukum yang diajukan oleh Harvard dapat menjadi preseden penting dalam menentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dalam mengatur universitas swasta. Perseteruan ini juga menyoroti isu-isu sensitif seperti kebebasan akademis, anti-semitisme, dan peran universitas dalam masyarakat.
Konflik ini terus berkembang, dan hasilnya akan memiliki dampak signifikan pada lanskap pendidikan tinggi dan politik di Amerika Serikat.