Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara resmi menunda rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Penundaan ini, diumumkan oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini, disebabkan oleh beberapa faktor krusial yang memerlukan perhatian serius.

Keputusan untuk menunda relokasi ASN yang semula dijadwalkan bertahap mulai tahun 2024, didasari oleh adanya penataan organisasi yang signifikan di berbagai kementerian dan lembaga. Proses penataan ini merupakan konsekuensi langsung dari pembentukan Kabinet Merah Putih pada akhir Oktober 2024. Rini Widyantini menjelaskan dalam rapat dengan Komisi II DPR RI bahwa perubahan struktur organisasi ini mengharuskan adanya penyesuaian tugas dan fungsi di berbagai unit pemerintahan. Beberapa kementerian bahkan mengalami peleburan, sehingga perlu adanya penyesuaian yang komprehensif sebelum pemindahan ASN dapat dilakukan.

Selain itu, kesiapan infrastruktur di IKN juga menjadi pertimbangan utama dalam penundaan ini. Pembangunan gedung perkantoran dan unit hunian ASN masih dalam tahap penyesuaian hingga akhir 2024. Pemerintah berpandangan bahwa pemindahan ASN hanya dapat dilakukan setelah semua kebutuhan infrastruktur terpenuhi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan dan kenyamanan bagi ASN yang bertugas di IKN.

Penundaan ini juga terkait erat dengan belum adanya arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai jadwal pemindahan ASN ke IKN. Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemindahan ASN juga belum ditandatangani. Kemenpan-RB berencana untuk memproses ulang persiapan pemindahan pada tahun 2026, dengan mempertimbangkan strategi pembangunan terbaru dan arahan dari Presiden.

Strategi pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan dalam tiga fase:

• Fase Pertama: Prioritas utama diberikan kepada ASN yang bertugas di unit-unit strategis pemerintahan. Unit strategis ini termasuk yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan nasional dan pelayanan publik.
• Fase Kedua: Pemindahan ASN yang berasal dari seleksi CPNS 2024, termasuk penerapan sistem kantor bersama (shared office) dan layanan bersama (shared services). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di IKN.
• Fase Ketiga: Implementasi sistem pemerintahan cerdas (smart government) di IKN dan Jakarta, serta melanjutkan relokasi ASN lainnya. Sistem pemerintahan cerdas ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Rini Widyantini menekankan bahwa seluruh proses pemindahan ASN ke IKN akan dirancang secara cermat agar selaras dengan prioritas nasional dan perubahan struktur organisasi pemerintahan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pemindahan ini dilakukan secara terencana, terarah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.

Dengan penundaan ini, pemerintah memiliki waktu yang lebih memadai untuk mempersiapkan segala aspek terkait pemindahan ASN ke IKN. Penataan organisasi, penyelesaian infrastruktur, dan arahan dari Presiden akan menjadi faktor penentu keberhasilan pemindahan ASN ke IKN di masa mendatang.