Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengumumkan rencana untuk memulai pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa proses revisi ini akan segera bergulir. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperbarui regulasi yang ada agar sesuai dengan perkembangan pesat di era digital dan melindungi hak-hak para pelaku ekonomi kreatif.

Undang-Undang Hak Cipta merupakan landasan penting bagi perlindungan karya intelektual, mulai dari musik, film, buku, hingga perangkat lunak. Namun, dengan munculnya platform digital dan model bisnis baru, undang-undang yang ada dinilai perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru.

Revisi UU Hak Cipta ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat utama:

• Perlindungan yang Lebih Kuat: Memperkuat perlindungan hak cipta bagi para pencipta dan pemegang hak, sehingga mereka memiliki kepastian hukum yang lebih baik dalam memanfaatkan karya mereka.
• Penegakan Hukum yang Efektif: Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan dan penggunaan ilegal karya cipta di platform digital.
• Adaptasi terhadap Teknologi: Menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan teknologi, seperti Artificial Intelligence (AI) dan blockchain, yang dapat mempengaruhi cara karya cipta diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi.
• Ekosistem Kreatif yang Sehat: Menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih sehat dan berkelanjutan, di mana para pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari karya mereka, dan para konsumen dapat mengakses karya cipta yang berkualitas dengan legal.
• Kepastian Hukum Bagi Platform Digital: Memberikan kepastian hukum bagi platform digital dalam hal tanggung jawab mereka terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform mereka.

Kemenparekraf menyadari bahwa revisi UU Hak Cipta merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pencipta, pemegang hak, pelaku industri kreatif, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan pemerintah. Oleh karena itu, Kemenparekraf berencana untuk menggelar serangkaian diskusi publik dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang beragam.

Selain itu, Kemenparekraf juga akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk memastikan bahwa revisi UU Hak Cipta selaras dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Revisi UU Hak Cipta diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan regulasi yang lebih modern dan adaptif, diharapkan para pelaku ekonomi kreatif dapat lebih bersemangat dalam menciptakan karya-karya inovatif dan berkualitas, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.