Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai teguran yang pernah ia terima dari seorang wakil presiden (wapres) terkait penutupan perusahaan yang terlibat dalam praktik mafia beras. Pernyataan ini awalnya disampaikan dalam sebuah acara wisuda di Universitas Hasanuddin.

Dalam klarifikasinya, Mentan Amran menjelaskan bahwa peristiwa teguran tersebut terjadi di masa lalu, bukan pada era pemerintahan saat ini dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan bahwa teguran tersebut justru ia terima sebagai masukan positif yang memotivasinya untuk lebih berhati-hati dan lebih berani dalam memberantas praktik-praktik mafia pangan.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa Wapres Gibran saat ini memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang sedang digencarkan oleh Kementerian Pertanian. Ia menyatakan bahwa soliditas antara Presiden dan Wakil Presiden sangat mendukung upaya pembersihan sektor pangan dan pembelaan terhadap kepentingan petani.

Lebih lanjut, Mentan Amran menjelaskan bahwa pernyataannya dalam video yang beredar luas tersebut disampaikan dalam konteks akademis sebagai refleksi atas pengalamannya di masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional. Ia ingin menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi mafia pangan, yang harus didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Selama ini, ia mengaku telah menerima dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran saat ini.

Selain upaya eksternal dalam memberantas mafia pangan, Mentan Amran juga mengungkapkan langkah-langkah pembenahan internal di Kementerian Pertanian. Lebih dari 1.500 pegawai telah didemosi dan dimutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ia menegaskan bahwa gerakan bersih-bersih ini dilakukan tanpa pandang bulu.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Kementerian Pertanian juga melanjutkan tindakan tegas dengan menetapkan 20 orang sebagai tersangka dan memproses hukum 50 perusahaan yang diduga merugikan negara dan petani.

Berikut poin - poin penting yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian:

• Demosi dan Mutasi Pegawai: Lebih dari 1.500 pegawai didemosi dan dimutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas.
• Tindakan Hukum: 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan diproses hukum karena merugikan negara dan petani dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih.