Negara Bagian California mengambil langkah hukum dengan menggugat pemerintahan Presiden AS terkait kebijakan tarif impor yang kontroversial. Gugatan tersebut diajukan di pengadilan federal San Francisco oleh Gubernur California, Gavin Newsom, dan Jaksa Agung Rob Bonta. Mereka berupaya menghentikan penerapan tarif baru oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Bea Cukai AS.

Inti dari gugatan ini adalah klaim bahwa kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini melanggar Konstitusi AS. Gugatan tersebut berpendapat bahwa kewenangan untuk menetapkan tarif seharusnya berada di tangan Kongres, bukan presiden. Kebijakan tarif yang diterapkan dinilai telah menimbulkan kekacauan di pasar saham dan obligasi, menghapus ratusan miliar dollar dari kapitalisasi pasar, dan berpotensi mendorong negara ke jurang resesi.

Sebelumnya, pemerintah AS telah mengenakan tarif impor sebesar 10 persen terhadap semua negara. Negara-negara yang dianggap menghambat ekspor AS dikenakan tarif yang lebih tinggi. Tarif terhadap China bahkan mencapai 145 persen, meskipun ada pengecualian untuk beberapa produk elektronik. Sebagai tanggapan, China memberlakukan tarif 125 persen terhadap AS, yang kemudian dibalas oleh AS dengan menaikkan tarif menjadi 245 persen.

California, sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia dan negara bagian pengimpor terbesar di AS, mengklaim bahwa mereka paling terpukul oleh kebijakan tarif ini. Negara bagian ini memiliki 12 pelabuhan utama yang menangani 40 persen impor AS. Gangguan di pelabuhan-pelabuhan ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak dan hilangnya pekerjaan lokal.

Selain itu, ekspor pertanian California, yang mencapai 23,6 miliar dollar AS pada tahun 2022, juga terancam oleh tarif balasan dari negara-negara seperti China. Hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya ribuan pekerjaan di sektor pertanian.

Pemerintah pusat melalui juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menanggapi gugatan ini dengan menyarankan Gubernur Newsom untuk lebih fokus pada masalah domestik seperti kejahatan, tunawisma, dan harga tinggi, daripada menggugat kebijakan tarif presiden.

Gugatan yang diajukan oleh California ini bukan yang pertama terkait kebijakan tarif pemerintah. Sebelumnya, kelompok bisnis Liberty Justice Center telah mengajukan gugatan di Pengadilan Perdagangan Internasional di New York. Selain itu, seorang pemilik usaha kecil di Florida juga menggugat tarif terhadap China, dan anggota suku asli Amerika Blackfeet Nation di Montana menuntut tarif yang diterapkan terhadap Kanada.

Meningkatnya ketegangan perdagangan ini menambah tantangan bagi pemerintahan AS, yang bersikeras bahwa tarif adalah cara untuk memulihkan industri AS dan menekan negara lain agar bertindak lebih adil dalam perdagangan internasional.

Beberapa poin penting dari dampak kebijakan tarif impor ini meliputi:

• Potensi Resesi: Gugatan tersebut mengklaim bahwa kebijakan tarif dapat mendorong negara ke jurang resesi.
• Kerugian Ekonomi California: California, sebagai negara bagian pengimpor terbesar, mengklaim paling terpukul oleh kebijakan tarif.
• Ancaman Ekspor Pertanian: Ekspor pertanian California senilai miliaran dolar terancam oleh tarif balasan.
• Tantangan Hukum Berkelanjutan: Gugatan California menambah daftar panjang tantangan hukum terhadap kebijakan tarif pemerintahan AS.

Berikut adalah beberapa fakta pendukung:

• California memiliki 12 pelabuhan besar yang menangani 40 persen impor AS.
• Ekspor pertanian California pada tahun 2022 mencapai 23,6 miliar dollar AS.
• Tarif terhadap China mencapai 145 persen untuk beberapa produk sebelum akhirnya dibalas dengan tindakan serupa oleh kedua belah pihak.