Dilema Perdagangan Indonesia: Keterbukaan vs. Ketahanan Industri

Kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintahan Prabowo Subianto, yakni melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menyederhanakan prosedur karantina, dan membuka lebar keran impor, memicu perdebatan sengit. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika Serikat, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap industri dalam negeri.

Warisan Proteksionisme Global

Kebijakan tarif tinggi AS terhadap produk Indonesia bermula dari era Donald Trump dengan jargon "America First". Dengan dalih "unfair trade", AS meningkatkan tarif berbagai produk dari berbagai negara. Proteksionisme ini terus berlanjut di era Joe Biden, menandakan pergeseran paradigma dalam ekonomi global di mana negara-negara berusaha melindungi sektor industri mereka dari ketergantungan impor.

Tarif 32% yang dikenakan pada produk Indonesia menjadi bentuk tekanan agar Indonesia lebih membuka diri terhadap produk AS. Prabowo, dengan pendekatan realis-politiknya, membaca sinyal ini dan mengambil langkah strategis untuk meresponsnya.

Strategi Prabowo: Keterbukaan Terukur

Prabowo mengkritik kebijakan TKDN yang dianggap menghambat daya saing produk Indonesia. Ia mengusulkan pemberian insentif sebagai pengganti kewajiban kandungan lokal yang tinggi. Pemerintah juga berencana menghapus karantina berulang dan pembatasan kuota impor untuk meningkatkan efisiensi industri.

Sebagai langkah diplomatik, pemerintah menawarkan peningkatan impor produk AS seperti gandum, kapas, dan LNG sebagai kompensasi. Tujuannya adalah menyeimbangkan neraca dagang dan menurunkan tarif balasan dari AS.

Potensi Keuntungan dan Risiko

Keuntungan:

• Harga bahan baku yang lebih kompetitif
• Peningkatan investasi asing
• Meredakan ketegangan dagang dengan AS
• Peningkatan efisiensi distribusi logistik
• Menurunkan harga barang konsumsi dan menekan inflasi

Risiko:

• Banjir produk impor yang menggerus industri dalam negeri
• UMKM kesulitan bersaing
• Ketergantungan pada impor
• Defisit neraca dagang
• Ancaman keselamatan dan kesehatan jika prosedur karantina diabaikan

Jalan Tengah: Keterbukaan yang Terukur

Ironisnya, saat Indonesia membuka pasar, negara-negara besar justru memperketatnya. AS, Eropa, dan China menerapkan kebijakan proteksionis dengan membatasi impor, mengontrol teknologi strategis, dan memberikan subsidi besar-besaran pada industri dalam negeri mereka.

Indonesia perlu berhati-hati dalam membuka pasar tanpa memperkuat fondasi industri nasional. Keterbukaan harus selektif dan adaptif, dengan melindungi sektor-sektor strategis seperti pertanian, pangan lokal, dan UMKM.

Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

• Mengatur zona produk strategis yang tetap dilindungi
• Memperkuat standar mutu produk impor
• Memberikan insentif positif untuk kandungan lokal
• Membangun sistem karantina digital yang cepat

Kebijakan membuka keran impor mencerminkan gaya pemerintah yang pragmatis dan realistis. Namun, pragmatisme harus diperkuat dengan kecermatan strategi agar Indonesia tidak kembali menjadi pasar bagi barang asing, melainkan negara industri yang mandiri.

Indonesia harus fleksibel, namun tidak boleh kehilangan arah. Kemandirian ekonomi adalah fondasi untuk berdiri sejajar dalam tatanan dunia baru yang semakin kompetitif dan proteksionis.