Kepolisian Korea Selatan melakukan operasi penggeledahan besar-besaran di kantor mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan markas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada Rabu (16/4). Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan kriminal yang sedang berjalan terkait keputusan darurat militer kontroversial yang dikeluarkan Yoon pada Desember tahun lalu.

Penyelidikan ini berfokus pada insiden ketika Yoon secara tiba-tiba mengeluarkan dekret darurat militer yang mengerahkan pasukan bersenjata ke gedung parlemen, sebelum akhirnya mencabut keputusannya. Tindakan ini memicu reaksi keras dari parlemen yang kemudian memakzulkannya. Namun, Yoon sempat melakukan perlawanan terhadap upaya penangkapan selama beberapa minggu sebelum akhirnya menjadi mantan kepala negara pertama Korea Selatan yang ditahan pada Januari lalu, meskipun kemudian dibebaskan karena alasan teknis.

Operasi penyidikan mencakup beberapa langkah penting: - Penyitaan server telepon terenkripsi di kantor kepresidenan - Penggeledahan markas Paspampres era pemerintahan Yoon - Pemeriksaan kediaman pribadi komandan Paspampres - Pengambilan rekaman CCTV dari kompleks kepresidenan

Menurut pernyataan resmi kepolisian, tindakan ini dilakukan untuk mengungkap dugaan upaya menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan. Pada Januari lalu, sempat terjadi situasi tegang ketika Yoon berlindung di dalam kompleks kepresidenan dengan perlindungan ketat Paspampres. Saat itu, pengawal presiden memasang berbagai rintangan fisik termasuk kawat berduri dan barikade, memaksa aparat menggunakan tangga untuk memasuki area tersebut.

Sementara itu, proses hukum terhadap Yoon terus berlanjut. Mantan presiden tersebut telah menghadiri persidangan perdana untuk kasus pidana yang menjeratnya dengan tuduhan pemberontakan. Dalam persidangan, Yoon membantah semua tuduhan tersebut. Sidang lanjutan telah dijadwalkan pada 21 April mendatang, dengan perkiraan proses persidangan yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan.