Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif impor yang baru-baru ini diterapkan. Pertemuan bilateral ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam menurunkan beban tarif yang dikenakan pada produk ekspor.

Airlangga menegaskan bahwa misi utamanya adalah memperjuangkan kepentingan nasional tanpa target spesifik dari pemerintah. "Fokus kami adalah menurunkan tarif yang memberatkan industri dalam negeri," ujarnya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Kebijakan AS yang mulai berlaku awal April 2025 ini mencakup kenaikan tarif dasar sebesar 10% untuk 180 negara, dengan tambahan tarif resiprokal 11-50% untuk 90 negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32%.

Dampak Kebijakan AS pada ASEAN

ASEAN sebagai blok ekonomi menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan sepihak AS tersebut. Dalam pernyataan resminya, ASEAN menyoroti beberapa dampak kritis: - Gangguan rantai pasok global, termasuk ketidakstabilan harga komoditas. - Ancaman terhadap UMKM yang bergantung pada ekspor. - Penurunan investasi asing langsung (FDI) dari AS, yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di kawasan.

"Kami mendorong dialog konstruktif dan menahan diri dari tindakan balasan," tegas pernyataan tersebut. Data menunjukkan ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kelima AS pada 2024, dengan nilai FDI mencapai miliaran dolar.