Komisi V DPR Desak Penambahan Rest Area Antisipasi Kemacetan Mudik Lebaran 2025

Menjelang libur Lebaran 2025, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah untuk menambah jumlah rest area di sepanjang jalur mudik. Desakan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan klasik yang selalu muncul setiap tahunnya, yakni penumpukan kendaraan di rest area yang berujung pada kemacetan panjang. Menurut Lasarus, permasalahan ini merupakan siklus tahunan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mencontohkan, pengalaman menghadapi kepadatan lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) dapat menjadi gambaran kecil dari potensi masalah yang jauh lebih besar selama periode mudik Lebaran.

"Fenomena penumpukan kendaraan di rest area ini sudah menjadi ritual tahunan," tegas Lasarus dalam keterangan pers di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025). "Kita perlu belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan langkah antisipatif untuk mencegah terulangnya kemacetan besar-besaran." Lasarus menekankan pentingnya penambahan fasilitas di rest area sebagai solusi mengatasi kepadatan. Analogi yang digunakannya sederhana namun efektif: jika dermaga pelabuhan kurang, maka perlu penambahan dermaga; jika kapal kurang, maka perlu penambahan kapal; begitu pula dengan rest area, jika kurang, maka harus ditambah. Ia menilai, peningkatan infrastruktur jalan tol yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini sudah cukup baik. Namun, fokus utama kini harus dialihkan pada pengelolaan dan penambahan kapasitas rest area untuk menampung jumlah pemudik yang diperkirakan akan membeludak.

Lebih lanjut, Lasarus menjelaskan bahwa penanganan kemacetan mudik bukan hanya sekadar memperbaiki jalan tol, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain yang tak kalah penting. "Perbaikan jalan tol memang krusial, namun penataan rest area adalah kunci utama dalam mengatasi penumpukan pemudik. Jika jalan tol sudah baik, maka fokus utama penanganan mudik adalah memastikan kapasitas rest area memadai," ujarnya. Ia menambahkan bahwa beberapa titik masih terdapat kerusakan jalan yang perlu segera diperbaiki sebelum masa mudik tiba. Hal ini harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya menciptakan kelancaran arus mudik.

Sebagai tindak lanjut, Komisi V DPR RI berencana memanggil sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Rapat koordinasi yang dijadwalkan pada Selasa, 11 Maret 2025, akan menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), Kementerian Perhubungan (sebagai leading sector), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuan rapat ini adalah untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang memadai bagi para pemudik, serta mengantisipasi potensi bencana alam yang mungkin terjadi selama periode mudik. Koordinasi yang kuat antar lembaga menjadi kunci untuk menciptakan arus mudik yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Komisi V DPR berharap, dengan langkah-langkah proaktif ini, pemerintah dapat mencegah terulangnya kemacetan parah seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan jumlah rest area dan koordinasi antar lembaga menjadi penentu keberhasilan dalam menciptakan arus mudik yang tertib dan aman pada Lebaran 2025.