Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam penempatan sebagai tenaga pengajar di sekolah rakyat yang akan segera didirikan. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengatasi kekurangan guru di daerah-daerah tanpa mengganggu stabilitas penugasan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah ada.

"Pada umumnya, guru ASN dan PPPK sudah bertugas di berbagai daerah. Mengingat banyak daerah masih mengalami kekurangan tenaga pengajar, prioritas kami adalah untuk tidak mengganggu keberlangsungan tugas guru-guru yang sudah ditempatkan di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, kami mengutamakan lulusan PPG, yaitu para guru yang telah menyelesaikan pendidikan profesi guru," ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

Gus Ipul menjelaskan bahwa pertimbangan awal melibatkan penugasan guru ASN atau PPPK untuk mengajar di sekolah rakyat. Namun, setelah melakukan pendataan dan evaluasi, ditemukan bahwa sebagian besar guru ASN dan PPPK telah memiliki penempatan kerja yang definitif. Penugasan guru ASN atau PPPK ke sekolah rakyat dikhawatirkan dapat mengganggu proses belajar mengajar di tempat mereka bertugas saat ini.

"Memang ada opsi untuk melibatkan ASN atau guru PPPK jika memungkinkan. Akan tetapi, setelah kami periksa, mayoritas dari mereka sudah menjalankan tugas di tempat masing-masing. Kami tidak ingin mengganggu proses belajar mengajar di tempat mereka sudah bekerja," imbuhnya.

Status kepegawaian guru di sekolah rakyat masih dalam tahap pembahasan intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Gus Ipul menyatakan bahwa pembahasan tersebut telah mencapai tahap finalisasi, dan diharapkan segera ada kepastian mengenai status guru di sekolah rakyat, apakah akan berstatus guru kontrak, honorer, atau bentuk status kepegawaian lainnya.

Sekolah rakyat ini dirancang sebagai fasilitas pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan keluarga dengan kondisi ekonomi sangat miskin. Sekolah ini akan mengadopsi konsep boarding school atau asrama, yang memungkinkan siswa untuk tinggal dan belajar di lingkungan sekolah. Rencananya, sekolah rakyat akan mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2025.

Berikut adalah poin-poin penting terkait sekolah rakyat:

• Target: Siswa dari keluarga miskin dan sangat miskin.
• Konsep: Boarding school (asrama).
• Status Guru: Masih dalam pembahasan dengan KemenPAN-RB (guru kontrak, honorer, atau lainnya).
• Waktu Operasional: Direncanakan mulai Juli 2025.
• Prioritas Tenaga Pengajar: Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Inisiatif sekolah rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus membuka lapangan kerja bagi para lulusan PPG yang selama ini mungkin kesulitan mendapatkan penempatan kerja.