TNI-Polri Terlibat dalam Ketahanan Pangan Papua: Bukan Sekadar Tanam dan Cangkul

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam program ketahanan pangan di Papua menjadi sorotan publik. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan bahwa peran kedua institusi tersebut bukanlah sebagai pelaksana teknis di lapangan, melainkan sebagai fasilitator dan penggerak untuk mendukung program-program Kementerian Pertanian (Kementan).

Sudaryono menjelaskan bahwa fokus utama TNI dan Polri adalah membantu petani dalam mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul, serta memastikan program-program pemerintah berjalan lancar. Hal ini mencakup penggalangan kegiatan yang dapat membantu petani, memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), dan memastikan serapan gabah berjalan optimal.

"Bukan Polisi menanam jagung di Papua, salah. Polisi memfasilitasi, mendorong, menyemangati. Yang melatih masyarakat Papua menanam jagung siapa? Bukan polisi, yang melatih adalah Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian sama seperti di Jawa dan pulau-pulau yang lain," tegas Sudaryono melalui akun Instagramnya.

Peran Strategis Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Polri secara aktif telah membentuk Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Gugus tugas ini berperan sebagai jembatan antara Kementan dan kelompok tani di tingkat desa. Dukungan dari Polsek dan Bhabinkamtibmas sangat penting dalam memfasilitasi pembentukan kelompok tani, memfasilitasi komunikasi antara kelompok tani dan dinas pertanian setempat, dan mengawasi pendistribusian bantuan agar tepat sasaran.

Fokus utama Polri adalah Program Pemanfaatan Lahan Produktif, yang mencakup dua metode penanaman:

• Pola Monokultur: Penanaman satu jenis tanaman oleh kelompok tani.
• Pola Tumpang Sari: Penanaman berbagai jenis tanaman secara bersamaan di lahan yang belum menghasilkan, khususnya di lahan milik perusahaan swasta, PTPN, Perhutani, dan mitra lainnya.

Brigjen Langgeng Purnomo, Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, menjelaskan bahwa pengawasan program dilakukan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap distribusi bantuan, pendataan lahan, dan evaluasi program.

"Dalam pelaksanaan program ini, Polri bukan pelaksana, bukan pendamping teknis dan juga bukan pemodal, tapi Polri hadir sebagai penggerak, fasilitator dan pengawal agar bantuan dari negara melalui Kementan dapat tersalurkan tepat sasaran hingga sampai ke petani dan tidak disalahgunakan," ujar Brigjen Langgeng.

Sinergi antara TNI, Polri, dan Kementan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Papua dan mendukung program ketahanan pangan nasional, menuju Indonesia Emas 2045.