Presiden Prabowo Subianto menyoroti kesenjangan antara kinerja para menteri Kabinet Merah Putih dan fasilitas yang mereka terima. Dalam forum "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Prabowo secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait belum terpenuhinya kebutuhan mobil dinas bagi sejumlah menteri.

"Saya sedih, Bu Menkeu, banyak yang belum dapat mobil dinas. Padahal, mereka sudah kerja keras selama enam bulan ini," ujar Prabowo. Pernyataan ini mengindikasikan adanya prioritas anggaran yang mungkin belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan para pembantu presiden.

Prabowo menekankan bahwa para menteri tersebut adalah pilihan rakyat yang memiliki komitmen kuat untuk mengabdi kepada negara. Ia meyakini bahwa motivasi mereka bukan untuk mencari kekayaan pribadi, melainkan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.

"Ada yang botak, ada yang item, ya tapi ini pilihan rakyat. Cita-cita mereka semua ini hanya berbakti pada rakyat. Kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa enggak usah masuk pemerintahan," tegasnya.

Kondisi ini menjadi ironi mengingat Kabinet Merah Putih saat ini terdiri dari 48 kementerian, bertambah 14 dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang hanya memiliki 34 kementerian. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan dibantu oleh wakil menteri, yang berarti kebutuhan fasilitas dinas juga meningkat secara signifikan.

Berikut adalah poin-poin penting yang dapat disimpulkan dari pernyataan Presiden Prabowo:

• Prioritas Kesejahteraan Menteri: Presiden Prabowo menyoroti pentingnya pemenuhan fasilitas dinas bagi para menteri sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka.
• Komitmen Pengabdian: Prabowo menegaskan bahwa para menteri dalam kabinetnya memiliki komitmen kuat untuk mengabdi kepada negara dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi.
• Jumlah Kementerian: Peningkatan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih berimplikasi pada peningkatan kebutuhan fasilitas dinas.

Isu ini memunculkan pertanyaan tentang alokasi anggaran negara dan prioritas pemerintah dalam mendukung kinerja para menteri. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa para pembantu presiden memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien.