Iran Tegaskan Penolakan Negosiasi Langsung dengan AS Terkait Program Nuklir di Tengah Retorika Konfrontatif

Teheran, Iran - Pemerintah Iran kembali menegaskan penolakannya terhadap negosiasi langsung dengan Amerika Serikat terkait program nuklirnya. Penegasan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dan retorika konfrontatif antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara eksplisit menolak tawaran dialog langsung yang sebelumnya diajukan oleh Presiden AS, Donald Trump. Sikap ini mencerminkan keraguan mendalam Teheran terhadap ketulusan Washington dalam mencari solusi diplomatik.

Presiden Trump, dalam pernyataannya bulan lalu, menyatakan preferensinya terhadap perundingan langsung, dengan alasan bahwa pendekatan ini akan mempercepat pemahaman dan meminimalkan potensi kesalahpahaman. Namun, tawaran tersebut dibarengi dengan ancaman tindakan militer jika upaya diplomatik gagal mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini memperburuk ketidakpercayaan Iran dan memperkuat tekad mereka untuk tidak terlibat dalam negosiasi langsung.

Araghchi dengan tegas menyatakan bahwa negosiasi langsung dengan pihak yang secara konsisten mengancam penggunaan kekerasan, melanggar Piagam PBB, dan menunjukkan inkonsistensi dalam kebijakan mereka tidak akan membuahkan hasil. Ia menekankan bahwa Iran tetap terbuka untuk diplomasi, tetapi hanya melalui jalur negosiasi tidak langsung.

"Kami tetap berkomitmen pada diplomasi dan siap untuk mencoba jalur negosiasi tidak langsung," tegas Araghchi, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.

Penolakan Iran didukung oleh pernyataan Presiden Masoud Pezeshkian, yang mempertanyakan motif sebenarnya di balik seruan negosiasi AS. Pezeshkian menyatakan bahwa ancaman yang terus-menerus dilontarkan oleh AS merusak kredibilitas tawaran perundingan mereka. Ia menekankan bahwa dialog hanya mungkin dilakukan dalam posisi yang setara dan saling menghormati.

Sejak beberapa dekade terakhir, Iran menghadapi tuduhan dari negara-negara Barat, terutama AS, mengenai pengembangan senjata nuklir. Teheran secara konsisten membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan damai, seperti produksi energi dan aplikasi medis.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Kepala Korps Garda Revolusi Iran, Hossein Salami, menegaskan kesiapan negaranya untuk menghadapi potensi konflik. Salami menyatakan bahwa Iran tidak mencari perang, tetapi siap untuk membela diri jika diserang.

Situasi ini mengingatkan pada kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dicapai antara Iran dan kekuatan dunia. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi. Namun, pada tahun 2018, Presiden Trump menarik AS dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang mendorong Teheran untuk secara bertahap mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan tersebut.

Ali Larijani, penasihat dekat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan bahwa meskipun Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir, mereka mungkin terpaksa melakukannya jika diserang. Pernyataan ini semakin meningkatkan kekhawatiran internasional tentang potensi proliferasi nuklir di kawasan tersebut.

Poin-poin penting:

• Iran menolak negosiasi langsung dengan AS terkait program nuklirnya.
• Alasan penolakan adalah ancaman AS dan ketidakpercayaan terhadap motif Washington.
• Iran terbuka untuk negosiasi tidak langsung.
• Iran membantah tuduhan pengembangan senjata nuklir.
• Iran siap menghadapi potensi konflik.
• Masa depan JCPOA masih belum pasti.
• Ancaman proliferasi nuklir tetap menjadi perhatian.

Situasi ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran. Penolakan Teheran terhadap negosiasi langsung mencerminkan kurangnya kepercayaan dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih konstruktif dan saling menghormati untuk membuka jalan bagi dialog yang bermakna.