Thailand, sebuah negara yang menjunjung tinggi monarki, kembali menjadi sorotan internasional terkait dengan penerapan hukum lèse-majesté, atau penghinaan terhadap kerajaan. Kali ini, seorang akademisi ternama asal Amerika Serikat, Paul Chambers, menghadapi ancaman hukuman penjara atas tuduhan menghina Raja Maha Vajiralongkorn.

Kasus ini tergolong langka karena melibatkan seorang warga negara asing. Pihak berwenang Thailand menuduh Chambers, seorang pengajar di Universitas Naresuan, melakukan penghinaan tersebut dalam sebuah diskusi daring (webinar) yang diadakan pada tahun 2024.

Detail Tuduhan dan Reaksi

Menurut surat panggilan polisi yang diperoleh AFP, Chambers dituduh:

• Menghina atau menunjukkan kebencian terhadap raja, ratu, pewaris takhta, atau wali kerajaan.
• Menyebarkan informasi palsu yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Tuduhan tersebut berakar pada komentar yang dibuat Chambers selama sesi tanya jawab dalam webinar tersebut. Saat itu, ia membahas hubungan antara militer Thailand dan monarki.

Chambers menyatakan keyakinannya bahwa ia adalah orang non-Thailand pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menghadapi tuduhan semacam ini. Meskipun merasa terintimidasi oleh situasi tersebut, Chambers mengungkapkan bahwa ia menerima dukungan signifikan dari rekan-rekannya di universitas dan Kedutaan Besar AS.

Hukum Lèse-Majesté di Thailand

Hukum lèse-majesté di Thailand dikenal sangat ketat. Pasal 112 dalam undang-undang pencemaran nama baik kerajaan memungkinkan hukuman hingga 15 tahun penjara bagi siapa pun yang dianggap menghina, mencemarkan nama baik, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, atau wali kerajaan.

Kritikus berpendapat bahwa hukum ini sering digunakan sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat dan menekan kebebasan berekspresi di Thailand. Kasus Chambers semakin menyoroti kekhawatiran tentang bagaimana hukum ini diterapkan, terutama terhadap individu yang menyampaikan pandangan kritis atau menantang status quo.

Implikasi dan Perspektif

Kasus Paul Chambers ini bukan hanya tentang seorang akademisi yang menghadapi tuntutan hukum. Ini juga mencerminkan isu yang lebih luas tentang kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan hubungan antara negara dan individu di Thailand. Dampak dari kasus ini dapat meluas, memengaruhi iklim akademik dan diskusi publik di negara tersebut, serta hubungan diplomatik antara Thailand dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum lèse-majesté diterapkan dalam masyarakat modern dan apakah ada keseimbangan yang adil antara melindungi monarki dan menjamin hak-hak dasar warga negara dan warga asing.