Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Ciliwung Usai Libur Lebaran

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota dengan mempercepat proses normalisasi Sungai Ciliwung. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Penetapan Lokasi (Penlok) untuk proyek strategis ini akan segera diterbitkan setelah libur Lebaran usai.

"Jakarta siap untuk melanjutkan normalisasi Ciliwung. Penlok akan saya keluarkan setelah Lebaran," tegas Pramono saat ditemui di Jakarta Selatan, usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri mengenai penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Rapat tersebut melibatkan perwakilan dari Provinsi Jawa Barat dan Banten, menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam mengatasi permasalahan banjir yang kompleks.

Koordinasi Lintas Wilayah Jadi Kunci Penanganan Banjir Jabodetabek

Fokus utama rapat koordinasi adalah menyelaraskan upaya penanganan banjir dari hulu hingga hilir. Pramono menjelaskan bahwa koordinasi antara Jawa Barat, Jakarta, dan Banten menjadi kunci keberhasilan pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.

"Koordinasi yang baik antara provinsi-provinsi terkait, dari hulu hingga hilir, akan sangat berpengaruh dalam menanggulangi banjir," ujarnya.

Jakarta, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengendalian banjir, akan sepenuhnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pramono menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat melalui PSN dan menjamin pelaksanaan proyek akan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Terus Berjalan

Sebagai bagian dari upaya normalisasi Sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan pembebasan lahan di tiga wilayah strategis, yaitu Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan. Proses ini melibatkan pembebasan 634 bidang tanah yang akan digunakan untuk pelebaran sungai, pembangunan tanggul, dan jalan inspeksi.

Berikut rincian pembebasan lahan di masing-masing wilayah:

• Cawang: 411 bidang tanah (58.946 meter persegi)
• Bidara Cina: 162 bidang tanah (57.035 meter persegi)
• Pengadegan: 61 bidang tanah (13.101 meter persegi)

Total luas lahan yang akan dibebaskan mencapai 12,908 hektar. Lahan ini sangat penting untuk mendukung upaya pelebaran Sungai Ciliwung, yang akan meningkatkan kapasitas tampung sungai dan mengurangi risiko banjir.

Kementerian PUPR Terlibat Aktif dalam Proyek Normalisasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), akan berperan aktif dalam pelaksanaan proyek normalisasi Ciliwung. Keterlibatan Kementerian PUPR menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah banjir.

Diharapkan, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan pemerintah daerah terkait, penanganan banjir di Jabodetabek dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpadu, sehingga dapat mengurangi dampak buruk banjir bagi masyarakat.