DPR RI Mendesak Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Jelang Lebaran

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan desakan kepada pemerintah untuk mempercepat dan memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (Bansos) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Hal ini ditegaskan sebagai upaya krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga menengah ke bawah yang rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.

"Penyaluran bansos yang tepat waktu dan sasaran adalah kunci. Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang sangat mengharapkan bantuan ini segera terealisasi sebelum Lebaran tiba," ujar Cucun dalam pernyataan resminya. Ia menyoroti dua program bansos utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Bansos Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga di Tengah Kenaikan Harga

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa momentum Idul Fitri seringkali ditandai dengan peningkatan signifikan kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok dan berbagai keperluan Lebaran dapat membebani keuangan keluarga, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan terbatas. Oleh karena itu, bansos diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi keluarga, meringankan beban pengeluaran, dan memungkinkan masyarakat merayakan Lebaran dengan lebih sukacita.

"Bansos bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam membantu meringankan beban warganya. Kami ingin memastikan tidak ada keluarga yang terbebani secara berlebihan menjelang hari raya," tegas Cucun.

DPR Akan Awasi Penyaluran Bansos dan Minta Laporan Berkala

Untuk memastikan efektivitas penyaluran bansos, DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan di lapangan. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan meminta laporan realisasi penyaluran bansos secara berkala dari setiap Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini dilakukan untuk memantau apakah bantuan telah sampai kepada mereka yang berhak dan apakah proses penyaluran berjalan lancar tanpa hambatan.

"Kami tidak ingin ada penyimpangan atau keterlambatan dalam penyaluran bansos. DPR akan menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan," kata Cucun.

Mendagri Juga Mendorong Pemda Percepat Penyaluran Bansos

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Pemda untuk mempercepat penyaluran bansos menjelang Lebaran. Tito menekankan bahwa penggelontoran bansos ini penting untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun DPR RI, menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih sejahtera. Dengan penyaluran bansos yang tepat waktu dan sasaran, diharapkan dapat tercipta suasana Lebaran yang lebih bahagia dan penuh berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rincian Bansos yang Akan Disalurkan

Bansos yang akan disalurkan terdiri dari:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki ibu hamil/menyusui, anak usia dini, anak sekolah, dan/atau penyandang disabilitas berat.
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan pangan yang diberikan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong atau toko yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Kedua program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.