Industri Hotel Terhuyung Akibat Pemangkasan Anggaran: Okupansi Anjlok, PHK Massal di Depan Mata

Jakarta, Indonesia - Sektor perhotelan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius yang dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, khususnya pemangkasan signifikan pada belanja perjalanan dinas. Dampak dari kebijakan ini sangat terasa, dengan tingkat hunian (okupansi) hotel yang mengalami penurunan tajam hingga mencapai 20% pada bulan Maret 2025. Angka ini jauh di bawah rata-rata okupansi tahun sebelumnya yang masih berada di kisaran 50% hingga 60%.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku industri, karena jika tren penurunan ini terus berlanjut, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor perhotelan menjadi ancaman nyata yang sulit dihindari. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menjelaskan bahwa kontribusi perjalanan dinas pemerintah terhadap pendapatan hotel sangat signifikan, berkisar antara 40% hingga 60%. Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, pendapatan hotel mengalami penurunan yang substansial.

"Okupansi hotel secara nasional telah turun hingga 20%, jauh di bawah rata-rata tahun lalu yang masih berkisar antara 50% hingga 60%. Hampir seluruh wilayah di Indonesia merasakan dampaknya, terutama hotel-hotel yang selama ini mengandalkan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) yang didanai oleh belanja pemerintah," ujar Maulana, seperti dikutip dari Kontan pada Senin, 24 Maret 2025.

Maulana menambahkan bahwa pekerja yang paling rentan terkena dampak PHK adalah mereka yang bertugas dalam layanan ruang pertemuan dan katering, dua sektor yang sangat bergantung pada kegiatan MICE.

Upaya Meredam Dampak

Guna meminimalisir dampak yang lebih parah, kalangan pelaku usaha perhotelan mendesak pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri ini. Beberapa insentif yang diusulkan termasuk relaksasi pajak dan bantuan finansial. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian dari pemerintah terkait implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Jika tidak ada intervensi yang signifikan dari pemerintah, industri perhotelan berisiko mengalami krisis yang berkepanjangan. Maulana Yusran menyatakan, "Kami terus memantau perkembangan situasi setelah periode Lebaran. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang berarti, ancaman PHK ini akan semakin nyata."

PHK Sebagai Opsi Terakhir

Sementara itu, Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Carmelita Hartoto, turut menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang menekan industri perhotelan. Ia menegaskan bahwa pengurangan perjalanan dinas pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel.

"Berkurangnya perjalanan dinas pemerintah sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel," ungkap Carmelita pada Senin, 24 Maret 2025, seperti dikutip dari Kontan.

Carmelita menambahkan, "Jika kondisi ini tidak membaik, maka jalan terakhir yang mungkin diambil – meskipun sangat tidak diinginkan oleh pelaku usaha – adalah PHK."

Kondisi ini menempatkan industri perhotelan di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka harus berjuang untuk mempertahankan bisnis di tengah penurunan pendapatan yang signifikan. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan nasib para pekerja yang bergantung pada industri ini untuk mata pencaharian mereka. Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu industri perhotelan mengatasi krisis ini dan mencegah terjadinya PHK massal.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu dicermati:

• Penurunan Okupansi: Okupansi hotel turun 20% akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah.
• Ancaman PHK: Industri perhotelan terancam gelombang PHK massal jika kondisi ini terus berlanjut.
• Dampak Terhadap Pekerja: Pekerja di layanan ruang pertemuan dan katering paling berisiko.
• Usulan Insentif: Pelaku usaha mendorong pemerintah untuk memberikan insentif seperti relaksasi pajak.
• Intervensi Pemerintah: Diperlukan intervensi pemerintah untuk mencegah krisis berkepanjangan.

Dengan demikian, masa depan industri perhotelan Indonesia sangat bergantung pada respons cepat dan efektif dari pemerintah dalam menghadapi tantangan ini.