Pemprov DKI Jakarta Targetkan Urai Kemacetan di Jalan Fatmawati Tahun Ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertekad untuk mengatasi masalah kemacetan yang kerap terjadi di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan, pada tahun ini. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan komitmen ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jakarta Tahun 2026 yang diadakan di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Persoalan kemacetan ini menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, menyampaikan keluhan bahwa penyempitan jalan di ruas tersebut, terutama di sekitar One Bellpark Mall, telah lama menjadi penyebab kemacetan parah, khususnya pada jam-jam sibuk. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas warga dan memperlambat mobilitas di wilayah tersebut.

"Usulan dari Bapak Ketua DPRD, yaitu untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta Selatan, ada penyempitan jalan di ruas Jalan Fatmawati kurang lebih 300 meter, dekat-dekat One Bellpark Mall, untuk diselesaikan," ujar Pramono, Jumat.

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Pramono Anung langsung mengambil tindakan cepat. Ia menginstruksikan Wali Kota Jakarta Selatan dan seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi penyempitan jalan tersebut. Gubernur menekankan bahwa masalah ini tidak boleh berlarut-larut mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

"Saya langsung tadi menginstruksikan kepada wali kota Jakarta Selatan dan seluruh stakeholder yang ada untuk segera menyelesaikan itu," tegasnya.

Gubernur Pramono Anung juga menyatakan bahwa ia menerima banyak keluhan terkait kemacetan di Jalan Fatmawati, khususnya di sekitar One Bellpark. Ia menegaskan bahwa penyumbatan sepanjang kurang lebih 350 meter tersebut harus segera diselesaikan. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani masalah kemacetan di wilayah tersebut.

Khoirudin mengapresiasi respons cepat Gubernur Pramono Anung dalam menindaklanjuti aspirasi warga. Ia berharap pemerintah tidak hanya sekadar mencatat keluhan masyarakat, tetapi juga benar-benar merealisasikan solusi yang konkret dan berkelanjutan. Khoirudin menekankan pentingnya tindakan nyata dan bukan hanya seremonial belaka.

"Tahun ini, ya akan dilaksanakan tahun depan. Jangan sebatas seremonial, jangan cuma ditaruh di dalam laci, tapi tidak ditindaklanjuti," ungkap Khoirudin.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pramono kembali menegaskan bahwa penyelesaian penyempitan jalan ini harus dilakukan tahun ini, bukan tahun depan.

"Tahun ini, jangan tahun depan," tegas Pramono.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi penyempitan jalan ini belum dirinci secara detail. Namun, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat segera mengumumkan rencana aksi yang komprehensif dan transparan kepada publik. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah kemacetan ini, sehingga solusi yang dihasilkan dapat benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Kemacetan di Jalan Fatmawati menjadi perhatian serius karena berdampak pada:

• Kerugian Ekonomi: Kemacetan menyebabkan pemborosan bahan bakar, penundaan pengiriman barang, dan penurunan produktivitas.
• Kualitas Hidup: Kemacetan meningkatkan stres, mengurangi waktu luang, dan memperburuk kualitas udara.
• Citra Kota: Kemacetan mencitrakan kota yang tidak efisien dan tidak nyaman bagi penduduknya.

Dengan komitmen yang kuat dari Pemprov DKI Jakarta dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan masalah kemacetan di Jalan Fatmawati dapat segera teratasi, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya.