Banjir Jabodetabek: Desakan DPRD DKI untuk Solusi Sistematis Penanggulangan Banjir

Banjir yang melanda ratusan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta dan sekitarnya pada awal Maret 2025 telah menyoroti kembali urgensi penanganan banjir yang sistematis dan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memprioritaskan proyek naturalisasi sungai dan peningkatan kapasitas drainase sebagai langkah konkrit dalam mengatasi masalah banjir yang berulang ini. Pernyataan tersebut disampaikan Wibi pada Selasa, 4 Maret 2025, menyusul laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang mencatat setidaknya 122 RT terendam banjir. Di beberapa titik, ketinggian air dilaporkan mencapai 5 meter, seperti yang terjadi di Kelurahan Gedong, Jakarta Timur.

Wibi menekankan bahwa respons cepat dan koordinasi antar instansi merupakan kunci dalam penanganan banjir. Ia mendesak Pemprov DKI untuk memastikan seluruh infrastruktur penanggulangan banjir berfungsi optimal. Hal ini mencakup memastikan operasional pompa air, membersihkan saluran air dari sumbatan, dan memastikan kelancaran proses evakuasi warga terdampak. Lebih lanjut, Wibi juga menyoroti perlunya Pemprov DKI untuk serius merealisasikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir. Ia menegaskan bahwa DPRD DKI akan terus mengawasi dan mendorong realisasi solusi tersebut agar Jakarta dapat menjadi kota yang lebih tangguh menghadapi bencana banjir. "Kejadian ini bukan hanya soal tanggap darurat, tetapi juga tentang perencanaan dan pelaksanaan strategi jangka panjang yang komprehensif," tegas Wibi.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin malam hingga Selasa pagi, 4 Maret 2025, telah menyebabkan meluapnya sejumlah sungai. Kondisi ini mengakibatkan genangan air dan banjir di berbagai wilayah, memaksa warga untuk mengungsi dan menyebabkan kerugian harta benda. Kejadian ini, sekali lagi, mengingatkan akan pentingnya investasi infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan dalam pengelolaan sungai dan sistem drainase di Jabodetabek. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan banjir.

DPRD DKI Jakarta, melalui pernyataan Wakil Ketuanya, telah memberikan sinyal kuat akan komitmennya untuk mengawasi dan mendorong Pemprov DKI Jakarta dalam implementasi rencana penanggulangan banjir. Langkah-langkah yang perlu diprioritaskan, menurut DPRD DKI, meliputi:

• Percepatan Naturalisasi Sungai: Proyek ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai bagian dari ekosistem alami dalam menampung dan mengalirkan air hujan secara efektif.
• Peningkatan Kapasitas Drainase: Peningkatan kapasitas saluran drainase sangat penting untuk memastikan air hujan dapat tertampung dan dialirkan dengan lancar, mencegah terjadinya genangan dan banjir.
• Optimalisasi Pompa Air dan Pemeliharaan Saluran Air: Pemprov DKI harus memastikan bahwa semua infrastruktur penanggulangan banjir, termasuk pompa air, selalu dalam kondisi optimal dan terawat dengan baik.
• Perbaikan Sistem Evakuasi: Sistem evakuasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak banjir.
• Implementasi Solusi Jangka Panjang: Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan solusi jangka panjang yang komprehensif untuk mengatasi masalah banjir secara berkelanjutan.

Kejadian banjir ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak akan pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan lingkungan dan bencana alam. Perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, dan pengawasan yang ketat dari seluruh stakeholder menjadi kunci untuk mewujudkan Jakarta yang lebih tangguh dan aman dari ancaman banjir.