Menko PMK Tekankan Pentingnya Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memberikan penekanan kuat kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengintegrasikan perspektif mitigasi bencana dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan di Gedung Graha Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), dengan partisipasi daring dari berbagai kepala daerah.

Dalam sambutannya, Menko PMK Pratikno menyampaikan kekhawatiran bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan potensi bencana justru dapat memperburuk risiko. Ia menekankan bahwa tujuan pembangunan seharusnya adalah mengurangi kerentanan terhadap bencana, bukan malah menambahnya. "Pembangunan seharusnya tidak menambah risiko banjir atau bencana lainnya. Justru sebaliknya, pembangunan harus menjadi solusi untuk mengurangi risiko tersebut," tegasnya.

Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Menko PMK Pratikno meminta para kepala daerah untuk benar-benar menanamkan paradigma pencegahan dan mitigasi bencana dalam setiap aspek perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup identifikasi potensi risiko bencana di wilayah masing-masing, serta penyusunan langkah-langkah antisipasi dan adaptasi yang komprehensif. Lebih lanjut, Menko PMK menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam dalam setiap proyek pembangunan. Pembangunan infrastruktur, perumahan, atau fasilitas publik lainnya tidak boleh mengganggu aliran air alami atau mengurangi area resapan air.

"Jangan sampai pembangunan jalan justru menghalangi aliran air. Jangan sampai pembangunan infrastruktur penting malah mengakibatkan banjir. Kita harus memastikan ketersediaan area resapan air," jelas Pratikno.

Studi Kasus Banjir Bekasi: Pentingnya Manajemen Air yang Tepat

Sebagai contoh konkret, Menko PMK Pratikno menyinggung kasus banjir yang melanda Bekasi pada awal Maret lalu. Ia menyoroti bahwa salah satu penyebab utama banjir tersebut adalah kurangnya perencanaan tata ruang yang memperhatikan manajemen air. Akibatnya, air hujan tidak memiliki ruang untuk meresap atau tertampung, sehingga langsung meluap ke permukiman warga.

"Kasus Bekasi menunjukkan bahwa air tidak punya tempat 'parkir' atau beristirahat. Air langsung mengalir deras ke hilir tanpa terdistribusi dengan baik. Ini menunjukkan pentingnya penyediaan ruang untuk menampung air sebagai bagian dari perencanaan pembangunan," ungkapnya.

Langkah Strategis Mitigasi Bencana

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana, Menko PMK Pratikno merekomendasikan beberapa langkah strategis:

• Pemetaan Risiko Bencana: Melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana.
• Pengendalian Tata Ruang: Menyusun rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana dan membatasi pembangunan di wilayah rawan bencana.
• Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Merancang dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
• Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana serta cara-cara mitigasi.
• Penguatan Sistem Peringatan Dini: Membangun dan memelihara sistem peringatan dini yang efektif dan responsif.
• Penegakan Hukum: Menegakkan hukum dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan secara harmonis dengan lingkungan dan mengurangi risiko bencana bagi masyarakat.