Luhut Pandjaitan Optimistis Revisi UU TNI Pacu Investasi dan Ekonomi Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan pandangan optimis terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, perubahan legislasi ini justru akan memberikan sentimen positif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Bagus itu, nggak ada masalah (terhadap investasi dan ekonomi). Bagus juga, kan ada juga orang TNI, aku kan orang TNI. Bagus nggak?" Ujar Luhut usai peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kamis (20/03/2025).

Pernyataan Luhut ini menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang beranggapan bahwa keterlibatan TNI dalam berbagai sektor dapat menghambat investasi. Ia mencontohkan pengalamannya sendiri sebagai purnawirawan TNI yang kini aktif di pemerintahan sebagai Ketua DEN. Menurutnya, latar belakang militer tidak menjadi penghalang untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

IHSG Rebound dan Deregulasi untuk Kemudahan Investasi

Menanggapi isu terkait penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Luhut mengklaim bahwa pasar saham Indonesia telah menunjukkan pemulihan. Ia menyebutkan bahwa IHSG telah mengalami rebound yang signifikan.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memangkas birokrasi dan regulasi yang menghambat investasi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

"Presiden sudah beri tahu tadi deregulasi, jadi aturan-aturan kita, sekarang presiden minta semua disederhanakan. Jadi semua kita online," jelas Luhut.

GovTech: Solusi Digitalisasi Layanan Publik

Salah satu wujud penyederhanaan regulasi yang tengah digarap pemerintah adalah pembentukan government technology (GovTech). Rencananya, GovTech akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. Melalui platform ini, seluruh layanan publik dari berbagai kementerian dan lembaga akan diintegrasikan dan dapat diakses secara online.

Luhut meyakini bahwa GovTech akan memberikan dampak positif yang signifikan, termasuk penghematan anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah. Digitalisasi layanan publik diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Komitmen Pemerintah untuk Efisiensi

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengurangi birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit. Efisiensi dalam kinerja pemerintah menjadi salah satu prioritas utama.

"Kita berjuang untuk terus mengurangi birokrasi mengurangi regulasi yang berbelit-belit kita mau ekonomi kita efisien. Efisien, efisien, efisien!" tegas Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyoroti fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih kuat di tengah berbagai guncangan ekonomi global. Ia optimis bahwa dengan fundamental yang kokoh, Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di kancah internasional.

Poin Penting:

• Revisi UU TNI diharapkan memberikan sentimen positif bagi investasi.
• Pemerintah berupaya memangkas birokrasi dan regulasi untuk menarik investor.
• GovTech akan diluncurkan untuk digitalisasi layanan publik.
• Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam kinerja pemerintah.
• Fundamental ekonomi Indonesia dinilai kuat di tengah gejolak global.