Badan Gizi Nasional (BGN) Proaktif Libatkan Kejaksaan Agung dalam Pengawasan Anggaran Ratusan Triliun

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengawasi penggunaan anggaran yang signifikan, yang diperkirakan mencapai Rp 171 triliun pada tahun 2025. Inisiatif ini diambil sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memastikan program-program BGN berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya sinergi dengan Kejaksaan Agung dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kejaksaan Agung RI. "Kami menyadari keterbatasan kapasitas internal untuk mengelola anggaran sebesar ini secara optimal. Oleh karena itu, kami membutuhkan arahan, bimbingan, pendampingan, mitigasi risiko, dan pengawasan dari Kejaksaan Agung," ujarnya.

Fokus utama pengawasan ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu inisiatif prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Saat ini, BGN telah menerima alokasi dana sebesar Rp 71 triliun untuk menjalankan program MBG. Namun, dengan target perluasan jangkauan program untuk melayani 2,9 juta penerima manfaat, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun. Hal ini menjadikan total anggaran BGN pada tahun 2025 berpotensi mencapai Rp 171 triliun.

Kejaksaan Agung Menyambut Baik Permintaan Pendampingan

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyambut positif inisiatif BGN untuk melibatkan Kejaksaan Agung dalam pengawasan anggaran. Beliau menyatakan kesiapan lembaganya untuk memberikan pendampingan dan pengawalan yang diperlukan agar program-program BGN dapat berjalan lancar dan terhindar dari potensi masalah hukum.

"BGN adalah lembaga baru yang dituntut untuk bekerja cepat dan efektif. Dalam prosesnya, tentu akan ada kebijakan-kebijakan yang perlu diambil. Kami siap memberikan support agar pelaksanaan program BGN berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," tegas Burhanuddin.

Keterlibatan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BGN. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel

Kerja sama antara BGN dan Kejaksaan Agung merupakan langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan program-program BGN dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Adapun beberapa poin penting dalam kerjasama ini adalah:

• Pendampingan Hukum: Kejaksaan Agung akan memberikan pendampingan hukum kepada BGN dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
• Mitigasi Risiko: Kejaksaan Agung akan membantu BGN dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program.
• Pengawasan Internal: Kejaksaan Agung akan membantu BGN dalam memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
• Penegakan Hukum: Kejaksaan Agung akan menindak tegas setiap pelaku penyimpangan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Selain itu, kerjasama ini juga menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.