Mogok Truk Nasional Ancam Kelancaran Distribusi Logistik dan Perekonomian Lebaran 2025

Setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional truk barang dengan alasan klasik: kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Namun, kebijakan ini selalu menuai protes dari kalangan pengusaha truk. Menjelang Lebaran 2025, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengambil langkah lebih jauh dengan mengancam mogok beroperasi.

Aksi mogok ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Jika benar-benar dilaksanakan, dampaknya diperkirakan akan melumpuhkan distribusi logistik nasional dan mengguncang perekonomian Indonesia. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang awalnya terkesan meremehkan ancaman Aptrindo, berpotensi menghadapi konsekuensi serius.

Dampak Mogok: Lebih dari Sekadar Penumpukan di Pelabuhan

Dampak langsung dari mogok truk sudah mulai terasa. Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, memperingatkan bahwa operasional pelabuhan akan terganggu, terutama pengelolaan lapangan penumpukan barang. Kapal-kapal yang terus berdatangan tidak dapat dibongkar jika barang tidak dikeluarkan dari pelabuhan.

Kekhawatiran semakin meningkat jika muatan kapal belum masuk ke pelabuhan saat mogok berlangsung. Hal ini dapat berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, mengingat pelabuhan adalah salah satu titik vital dalam rantai distribusi logistik nasional.

Namun, dampak mogok truk jauh lebih kompleks dari sekadar penumpukan di pelabuhan. Berikut adalah beberapa potensi konsekuensi yang lebih parah:

• Antrean Kapal dan Biaya Tambahan: Jika kapal tidak dapat membongkar muatan karena keterbatasan tempat penimbunan, mereka akan terpaksa lego jangkar di luar pelabuhan. Antrean kapal yang panjang akan memicu berbagai biaya tambahan seperti port congestion surcharges, demurrage charges, dan storage fees. Biaya-biaya ini pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.
• Kerusakan Reputasi Indonesia sebagai Negara Pelabuhan: Aksi mogok truk dapat mencoreng kredibilitas Indonesia sebagai negara pelabuhan. Hal ini berpotensi memicu pengenaan premi war risk bagi setiap pengapalan menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada Tanjung Priok, tetapi dapat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Belajar dari Kemacetan Pelabuhan Singapura

Kemacetan parah di Pelabuhan Singapura pada tahun 2024 menjadi pelajaran berharga. Penundaan yang memengaruhi perdagangan global dan rantai pasokan disebabkan oleh peningkatan volume kargo, kekurangan tenaga kerja, dan gangguan akibat krisis Laut Merah. Kapal-kapal terpaksa menunggu hingga tujuh hari untuk mendapatkan tempat berlabuh, menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan dan kenaikan harga barang kebutuhan konsumen.

Untuk mengatasi kemacetan, Singapura mengaktifkan kembali tempat berlabuh dan ruang halaman, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, dan bekerja sama dengan jalur pelayaran dan pengumpan. Indonesia perlu mengambil langkah serupa untuk mencegah dampak yang lebih buruk dari mogok truk.

Solusi: Dialog dan Kebijakan yang Berimbang

Mogok truk bukan hanya masalah pengusaha truk, tetapi masalah seluruh bangsa. Pemerintah, khususnya Kemenhub, perlu membuka dialog yang konstruktif dengan Aptrindo dan asosiasi pengusaha truk lainnya. Kebijakan pembatasan operasional truk harus ditinjau kembali dan dicari solusi yang berimbang antara kelancaran arus mudik dan kelangsungan distribusi logistik.

Menhub Budi Karya Sumadi diharapkan dapat mendengarkan aspirasi para pengusaha truk dan membatasi pembatasan operasional truk dalam jangka waktu yang wajar. Pengusaha truk memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan yang dibangun oleh negara, sama seperti para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Jangan sampai kelancaran jalan bagi pemudik justru menyebabkan kongesti di pelabuhan dan mengganggu perekonomian nasional.