Temuan Beras Berkutu di Gudang Bulog: DPR Desak Perbaikan Pengelolaan Cadangan Pangan Nasional

Temuan Beras Berkutu di Gudang Bulog: DPR Desak Perbaikan Pengelolaan Cadangan Pangan Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI menyoroti temuan beras impor berkutu di gudang Bulog Yogyakarta, sebuah permasalahan yang mengungkap kelemahan dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Anggota DPR, Daniel Johan, menyatakan keprihatinannya atas temuan ini. “Adanya beras impor tahun lalu yang kini berkutu merupakan pukulan bagi kebijakan pangan kita. Ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengelolaan cadangan pangan. Uang negara digunakan untuk impor, namun beras tersebut dibiarkan rusak,” tegas Daniel dalam keterangannya kepada media pada Senin, 17 Maret 2025. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme impor dan penyimpanan beras agar kejadian serupa tidak terulang.

Lebih lanjut, Daniel Johan mengusulkan agar beras yang telah berkutu tersebut segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, daripada membiarkannya membusuk di gudang. “Daripada mubazir, lebih baik diberikan kepada masyarakat. Ke depan, kebijakan impor harus dihitung secara cermat dan sesuai kebutuhan riil, bukan asal impor. Perencanaan yang matang akan mencegah penumpukan stok dan penurunan kualitas beras,” imbuhnya. Sikap ini diperkuat oleh kritik terhadap pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyatakan beras tersebut masih layak konsumsi. Daniel menilai pernyataan ini kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan pangan bergizi bagi masyarakat. “Bagaimana kita bisa mengentaskan gizi buruk jika beras yang diberikan saja berkutu? Ini bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gizi terbaik kepada rakyat,” ujarnya. Ia pun mempertanyakan kesiapan Bapanas sendiri untuk mengonsumsi beras tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto, juga telah menemukan stok beras berkutu dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta. Beliau membenarkan bahwa beras tersebut merupakan sisa impor tahun sebelumnya. Temuan ini diperkuat oleh laporan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyebutkan bahwa jumlah beras berkutu di seluruh Indonesia mencapai antara 100.000 hingga 300.000 ton dari total impor 2 juta ton. Amran Sulaiman menyatakan akan berkoordinasi dengan Direktur Utama Perum Bulog untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini dan mempercepat proses pendistribusian di Yogyakarta.

Daniel Johan mendesak Bulog untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam pengelolaan cadangan pangan. Ia meminta Bulog tidak hanya berfokus pada penyimpanan dan penyaluran beras, tetapi juga melakukan pengawasan secara real time terhadap kualitas beras yang disimpan. “Bulog perlu memantau stok beras setiap minggu dan mendistribusikannya secara terukur dengan basis data penerima yang valid,” usulnya. Sistem pengawasan yang lebih ketat dan responsif dinilai penting untuk mencegah kerugian dan memastikan kualitas pangan yang baik bagi masyarakat. Kejadian ini menggarisbawahi perlunya reformasi menyeluruh dalam pengelolaan cadangan pangan nasional, mulai dari perencanaan impor, penyimpanan, hingga distribusi, untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa dan menjamin ketersediaan pangan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi:

  • Pengawasan ketat dan real-time terhadap kualitas beras di gudang Bulog.
  • Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme impor dan penyimpanan beras.
  • Distribusi beras berkutu kepada masyarakat yang membutuhkan.
  • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan cadangan pangan.
  • Perencanaan impor beras yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan.