Revisi UU TNI Berlanjut di DPR: Rapat Lanjutan dengan Pemerintah Pekan Depan

Pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berlanjut pekan depan di Gedung DPR RI. Hal ini dipastikan oleh anggota Komisi I DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, TB Hasanuddin. Setelah beberapa hari melakukan rapat tertutup di Hotel Fairmont, proses pembahasan kini beralih ke gedung parlemen. Hasanuddin menyatakan bahwa rapat lanjutan akan dilakukan bersama pemerintah, tanpa melibatkan pihak eksternal lainnya.

"Minggu depan rapat akan dilanjutkan," ungkap Hasanuddin kepada awak media pada Minggu (16/3/2025). Ia menambahkan bahwa belum ada kepastian apakah hasil kerja Panja akan diserahkan kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada Senin mendatang. Menurutnya, pembahasan belum sepenuhnya final untuk kemudian dibawa ke tahap paripurna. "Belum. Senin belum tahu apakah akan diserahkan ke Timus dan Timsin, kita lihat nanti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa tidak ada target waktu spesifik untuk penyelesaian rapat Panja. Utut menekankan pentingnya kesiapan para menteri terkait, yang melibatkan empat kementerian, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Keempat kementerian ini memiliki peran penting dalam proses revisi UU TNI, masing-masing terkait aspek perundangan, anggaran, kepentingan TNI sebagai pengguna, dan koordinasi pemerintahan.

"Ya kalau memang menterinya siap, ini kan Undang-Undang dua sisi. Pak Sjafrie pernah bilang dan itu di-stated sama dia, kalau bisa masa sidang ini. Kalau memang dia siap, ya kita ini siap, ya kita Raker (rapat kerja). Bukannya berarti ngejar target, yang penting sudah dibahas dengan sebaik-baiknya," jelas Utut dalam keterangan pers di Hotel Fairmont beberapa hari sebelumnya. Utut berharap proses pembahasan yang telah dimulai sejak Jumat (14/3/2025) dapat segera diselesaikan. Ia menjelaskan bahwa jika pembahasan tuntas, maka akan dilanjutkan ke perundingan tingkat I antara DPR dan para menteri terkait.

Utut menekankan pentingnya kesepakatan antar peserta Panja sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, ia mengakui ketergantungan pada kesiapan para menteri. "Kalau saya yang tidak pakai target, tetapi kalau memang hari ini selesai dan saya anggap dan kita semua sepakat sudah lebih dari cukup dan baik, ya kenapa tidak? Tapi ini kita menunggu Menterinya. Menterinya empat itu harus paling nggak ada satu. Kalau Menterinya tiba-tiba lagi di luar negeri kan nggak bisa," imbuhnya. Rapat Panja sebelumnya digelar secara tertutup di Hotel Fairmont, melibatkan Komisi I DPR RI dan pemerintah.

Proses revisi UU TNI ini menunjukkan komitmen DPR dan pemerintah untuk terus memperbarui regulasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Langkah selanjutnya akan difokuskan pada rapat lanjutan dengan pemerintah di Gedung DPR RI, menandai babak baru dalam penyelesaian revisi UU TNI ini. Keberhasilan proses ini akan sangat berpengaruh terhadap struktur, fungsi, dan wewenang TNI di masa mendatang. Oleh karena itu, proses pembahasan perlu dilakukan secara cermat dan komprehensif untuk menghasilkan undang-undang yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan negara.